Dampak Relokasi Rempang pada Pemilu 2024: Potensi Golput dan Trauma Masyarakat

Pulau Rempang
Akademisi Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Bismar Arianto (kiri) dan Pengamat Kebijakan Publik Kepri Alfiandri (kanan) menjadi narasumber program Siasat Ulasan Tv. (Foto: Dok. Ulasan Network)

TANJUNGPINANG – Relokasi ribuan warga Pulau Rempang, Kecamatan Galang Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), berpotensi memberikan dampak pada Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2024 mendatang.

Di antaranya diprediksi akan meningkat angka golongan putih (golput) hingga trauma pada masyarakat Kepri.

“Kalau tidak dikelola dengan baik, sangat mungkin terjadi peningkatan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih,” kata Akademisi Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Bismar Arianto dalam program Siasat, Ulasan Tv, Kamis (21/09).

Menurut Bismar, potensi itu kemungkinan terjadi pada pemilih yang memiliki sifat skeptis. Pasalnya, mereka kecewa dengan kebijakan saat ini yang dinilai tidak memihak pada masyarakat.

“Terutama pada pemilih yang skeptis. Dia (pemilih) kecewa dengan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memihak kepada masyarakat. Maka bagi pemilih yang seperti itu berpotensi enggan menggunakan hak pilih,” tuturnya.

Selain itu, potensi terjadinya golput juga berasal perpindahan masyarakat akibat relokasi demi investasi PT Makmur Elok Graha (MEG) dan Xinyi Group.

Kemungkinan masyarakat tidak akan bertempat tinggal di tempat yang sama dan akan berpencar-pencar.

“Ditambah lagi jika memang terjadi relokasi menjelang tahun 2024. Tentu TPS juga akan berubah dan masyarakat akan terpencar-pencar. Karena kan berpotensi mereka tidak berada di kediaman hari ini,” tuturnya.

Maka perlu adanya peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bisa menyiasati cara agar masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Kepri, Alfiandri menuturkan, masyarakat saat ini tidak peduli dengan isu politik yang berkembang meski mendekati tahun pesta demokrasi.

Pasalnya, polemik di Pulau Rempang saat ini menimbulkan trauma baru untuk mereka sehingga menyingkirkan isu tersebut.

“Mestinya trauma ini yang harus dipulihkan dulu. Agar suasana kebatinan masyarakat Rempang bisa bedamai. Saya pikir tidak hanya Rempang. Tapi ini trauma masyarakat Kepri,” tuturnya.

Oleh sebab itu, pemerintah seharusnya memberikan pendekatan yang humanis pada persoalan di Rempang. Hal itu untuk memulihkan trauma masyarakat.

“Mudah-mudahan saya salah. Hasil pengamatan saya ke Batam dan diskusi dengan beberapa teman, orang tidak mau tahu itu. Kalau pun ada ada bahasa yang tidak enak. ‘Mengampuh’ kalau kata orang-orang,” lanjutnya.

Ia melanjutkan, justru sosialisasi para bakal calon menggunakan alat peraga malah akan menimbulkan pertanyaan bagi publik.

Baca juga: Legislator Kepri Sarankan Masyarakat Masuk Konsep Rempang Eco-City, Tanpa Harus Digusur

Akan timbul tanda tanya lantaran masyarakat hari ini langsung berhadapan dengan arogansi dan kekerasan.

Ia berharap, pesta demokrasi dapat berjalan lancar. Perlu adanya kebijaksanaan pemerintah untuk masyarakat pulau Rempang, bukan hanya sekedar meyakinkan pentingnya investasi pada saat ini. (*)

Ikuti Berita Lainnya di Google News