TANJUNGPINANG – Pelaksanaan debat pasangan calon (paslon) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di Kota Tanjungpinang maupun daerah lainnya di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) telah selesai digelar.
Pengamat kebijakan publik, Alfiandri menyebutkan, adapun materi debat dibuat oleh tim perumus serta panelis berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta visi misi calon.
Sehingga, kata Alfiandri, muncul tema debat hingga sub tema debat. Dengan itu, dari sub tema muncul pertanyaan untuk masing-masing pasangan calon kepala daerah pada saat debat.
Dia berpesan, publik harus belajar memilih dengan cerdas. Dengan harapannya, lanjut Alfiandri, jangan sampai pemimpin yang dipilih dikemudian hari, adalah pemimpin yang tidak mampu berkomunikasi dengan masyarakat.
“Jangan sampai komunikasi seorang pemimpin buruk dengan masyarakat,” ucap Alfiandri, Jumat 22 November 2024.
Lalu, kata dosen Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) ini, pemimpin harus mampu menjalankan singkronisasi antara pemerintah yang lebih tinggi diatas. Misalkan, pemimpinnya gubernur bisa berkomunikasi dengan pemerintah pusat dengan baik, dan seterusnya.
Kemudian, bisa berkomunikasi dengan kabupaten/kota. Atau, sebaliknya kabupaten/kota mampu singkronisasi segala kepentingannya dengan gubernur.
“Tidak boleh ada arogansi, tidak boleh merasa tak membutuhkan. Karena kepala daerah menjalankan roda pemerintahan, bukan menjalankan kepentingan pribadi. Kalau ada bertentangan langsung putus komunikasi. Ini tidak baik dan tidak elok,” kata dia.
Selain membangun komunikasi dan koordinasi, lanjut dia, pemimpin tidak mudah didemo masyarakat. Kalau masyarakat demo pemimpinnya, maka ini menunjukkan pemimpin sudah tidak berkualitas sebagai kepala daerah, karena sudah mengkhianati proses dari mana dirinya dipilih.
“Jangan sampai telah terpilih menjadi bahan olok-olokan masyarakat. Pasca debat masyarakat tahu persis, siapa yang akan dipilih pada 27 November 2024 nanti,” terangnya.
Saat ditanyakan, siapakah yang layak dipilih ketika debat Pilkada sudah berlangsung, ia menjelaskan, ada pasangan calon yang menarik, dan bisa menjawab pertanyaan panelis, menjawab pertanyaan antar calon, menjawab dengan linier antara pertanyaan dengan jawabannya, menjawab dengan santai dan santun, hingga mampu menguasai forum debat.
Seperti terjadi pada debat Pilkada di Karimun, ada pasangan calon nomor urut 3 unggul saat debat. Lalu, pasangan calon nomor urut 2 dan 1.
Kalau debat di Tanjungpinang, ada pasangan calon nomor urut 2 yang unggul dibandingkan nomor 1. Sedangkan debat Pilkada di provinsi Kepri, ada Paslon nomor urut 2 dibandingkan nomor 1 yang mampu saat debat berlangsung.
“Harapan kita, masyarakat benar-benar secara objektif memilih pasangan calon yang baik untuk memimpin daerah masing-masing,” ungkapnya.
Kalau di Bintan, tambah dia, hanya normatif saja. Karena dirinya tidak melihat dinamika demokrasi di Bintan. Sebab, Bintan bukan Pilkada demokratis. Karena pasangan calon melawan kotak kosong, atau kolom kosong pada Pilkada 2024 Bintan.
“Demokrasi semu ada di Bintan,” sebut dia.
