Deputi Kemenko Polhukam Optimistis Pembangunan Hunian Baru Warga Rempang Rampung Sesuai Target

BP Batam
Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kemenko Polhukam, Sugeng Purnomo saat meninjau lokasi pembangunan hunian baru untuk warga Rempang di Kampung Tanjung Banon, Kecamatan Galang, Kota Batam. (Foto: Dok BP Batam)

BATAM – Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kemenko Polhukam, Sugeng Purnomo, optimistis proyek pembangunan hunian baru untuk warga terdampak pengembangan Rempang Eco City bisa diselesaikan sesuai target.

Hal tersebut diungkapkan Sugeng setelah meninjau lokasi pembangunan hunian baru untuk warga Rempang di Kampung Tanjung Banon, Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahad 9 Juni 2024.

“Kita ingin melihat perkembangan pembangunan di sini untuk evaluasi kesiapan pemindahan warga. Dengan melihat progres pembangunan saat ini, kita optimis target bisa dicapai,” ujarnya.

Sugeng menjelaskan, dalam peninjauan tersebut juga dilakukan diskusi untuk memastikan kelancaran pembangunan hunian baru. Termasuk evaluasi penambahan peralatan dan tenaga kerja serta koordinasi dengan Kementerian atau lembaga terkait.

“Saya optimis ini bisa dilaksanakan tahun ini. Tadi di lapangan sudah kita diskusikan dengan Dirjen di PUPR untuk memastikan dukungan fasilitas berjalan baik,” sebutnya.

Sementara itu, Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad, berharap pengembangan Pulau Rempang bisa berjalan dengan lancar, sehingga dapat menjadi kota baru yang membuka banyak lapangan kerja dan peluang bisnis lainnya.

“Semoga pembangunan ini bisa terus lancar dan sukses semua,” harapnya.

Baca juga: Kepala BP Batam Lakukan Groundbreaking Pembangunan Terminal 2 Bandara Internasional Hang Nadim

Untuk diketahui, saat ini proses pembangunan empat rumah contoh untuk warga terdampak pengembangan Rempang Eco-City di Tanjung Banon telah rampung. BP Batam juga mulai melanjutkan pembangunan hunian baru untuk masyarakat terdampak.

Hal tersebut menandakan komitmen BP Batam dalam menyelesaikan proyek strategis nasional (PSN) ini demi mendongkrak perekonomian daerah dan membuka peluang kerja bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

Tidak hanya itu, Kementerian PUPR juga akan melakukan pematangan lahan dan pembangunan fasilitas sosial serta umum di lokasi hunian baru. Adapun jumlah Kepala Keluarga (KK) yang sudah pindah ke hunian sementara yakni mencapai 98 KK. (*)

Ikuti Berita Ulasan.co di Google News