TANJUNGPINANG – Fraksi-fraksi DPRD Kepulauan Riau (Kepri) menyampaikan pandangan akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kepri Tahun Anggaran 2023.
Penyampaian pandangan akhir ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Sidang Ke-2 Tahun Anggaran 2024 bertempat di Ruang Balairung Wan Seri Beni Pusat Perkantoran Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Pulau Dompak, Kamis 20 Juni 2024.
Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dan dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina Nasution dan masing-masing Kepala Perangkat/Wakil dari OPD Kepri.
Pada rapat paripurna ini masing-masing Wakil/Juru Bicara dari setiap Fraksi DPRD Kepri menyampaikan pendapat akhir fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang LPP APBD Kepri Tahun Anggaran 2023.
Adapun Wakil/Juru Bicara dari setiap fraksi yang membacakan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kepri, diantaranya Lis Darmansyah (PDI-Perjuangan), Dewi Kumalasari (Golkar), Hanafi Ekra (PKS), Harry Yanto (Nasdem), Harlianto (Demokrat), dan Nyanyang Haris Pratamura (Gerindra).
Dalam paripurna itu, Harry Yanto memberikan apresiasi atas penyampaian LPP-APBD 2023 ini pada waktu dan tahapan yang lebih awal sebagaimana diatur dalam pasal 174 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Ia juga mengingatkan pentingnya tata kelola pencatatan aset daerah.
“Hal ini menyangkut kekayaan daerah yang harusnya diinvestaris dengan baik, jangan sampai aset-aset Pemprov Kepri masih dikuasai pihak ketiga karena kita lalai melakukan inventarisasiaset yang ada,” Harry Yanto.
Sebelum menutup Pandangan Akhir dari Fraksi Nasdem, Harry Yanto juga menyatakan hal-hal yang akan menjadi catatan khusus adalah terkait pemerataan pertumbuhan ekonomi yang terlalu bertumpu pada Kota Batam, di mana seharusnya dibuat pusat-pusat ekonomi baru.
“Kita tidak perlu bangga, karena pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau dibawah Nasional. Di tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau di angka 5,05% dan ini dibawah pertumbuhan ekonomi nasional indonesia, 5,2%,” kata Harry Yanto.
Lain halnya yang disampaikan oleh Fraksi PDI-Perjuangan melalui Lis Darmansyah yang menyoroti Ranperda ini Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Di mana ruang lingkup pembahasan terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD meliputi Evaluasi Legalitas, Evaluasi Konsistensi dan Evaluasi Kebijakan terhadap data yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, neraca maupun beberapa lampiran lainnya.
“Terkait hal ini, Fraksi PDI Perjuangan perlu mengingatkan kita semua bahwa pembahasan LPP APBD tentunya bukan hanya sebatas formalitas. Tetapi sangat penting untuk menguji sejauh mana konsistensi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perencanaan khususnya terkait Pengelolaan Keuangan Daerah.”
“Serta bagaimana konsistensi antara data–data yang disajikan baik dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan posisi saldo serta neraca, maupun kesesuaiannya dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau asas Legalitas,” kata Lis.
Baca juga: DPRD Kepri Soroti Keberadaan Buoy di Perairan Belakang Padang Ganggu Aktivitas Nelayan
Dalam Paripurna ini pada prinsipnya seluruh Fraksi-Fraksi DPRD Kepri dapat menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Namun dengan catatan bahwa hal-hal yang disampaikan dalam pendapat akhir fraksi ini agar dapat ditindaklanjuti serta dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. (*)
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
