TANJUNGPINANG – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024 kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Kepri, Selasa 02 Januari 2024.
Adapun total anggaran yang diserahkan ke seluruh OPD tersebut sebesar Rp4,34 Triliun.
Ansar mengatakan, masih banyak program yang harus digesa di awal tahun seperti peningkatan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan pendidikan serta kesehatan.
Ia juga menyebut, nantinya akan membuat jadwal kerja agar pada bulan Januari di awal tahun semua kegiatan dapat dilaksanakan.
“Nanti akan saya rapatkan. Nanti baru kita kasi batas waktunya,” kata Ansar saat ditemui di Aula Wan Seri Beni, Selasa 02 Januari 2024.
“Mestinya ada reward dan punishment. Tapi harus kita cek dulu dan menilai secara objektif, karena pengawasannya tidak mudah,” sambung Ansar.
Ansar menegaskan, kepada seluruh OPD agar melaksanakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, dan nantinya akan menghasilkan output dan outcome bagi masyarakat.
“Kita harus menggesa pelaksanaan kegiatan dengan anggaran lebih awak. Karena sampai saat ini, anggaran belanja daerah masih menjadi alat efektif, untuk melakukan recovering ekonomi dan dapat membuka lapangan kerja,” terangnya.
“Capaian realisasi APBD kita menurun dari tahun lalu yakni 98,9 persen. Tapi tahun 2023 hanya mampu 95,79 persen, dikarenakan banyak dinas yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan di akhir tahun,” pungkasnya.
Untuk besaran DPA OPD Pemprov Kepri pada tahun 2024, yakni terbesar masih dipegang oleh Dinas Pendidikan diangka Rp1,08 Triliun dan terendah BPBD hanya Rp11,80 Miliar.
Berikut rincian besaran DPA Pemprov Kepri Tahun 2024;
– Dispar Rp 27,83 Miliar
– Dinas ESDM Rp 37,11 Miliar
– Dinas Kesehatan Rp 379,33 Miliar
– Dinas P3AP2KB Rp 25,59 Miliar
– Dinas LHK Rp 34,50 Miliar
– Dinas Perkim Rp 268,73 Miliar
– Dispora Rp 46,70 Miliar
– Bapenda Rp 128,60 Miliar
– Satpol PP Rp 24,61 Miliar
– BKD dan Kopri Rp 16,55 Miliar
– Disperindag Rp 25,21 Miliar
– Badan Kesbangpol Rp 182,98 Miliar
– BPSDM Rp 14,92 Miliar
– Dinas PUPR Rp 166,10 Miliar
– Diskominfo Rp 39,35 Miliar
– Dinsos Rp 29,72 Miliar
– DPMDDUKCAPIL Rp 43,24 Miliar
– Dihub Rp 48,49 Miliar
– BAPPEDA Rp 35,34 Miliar
– BKAD Rp 826,45 Miliar
– DKP Rp 73,29 Miliar
