Batam – Ketidakharmonisan hubungan antara Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad-Marlin Agustina berpotensi menghambat pelayanan publik dan target pencapaian program pembangunan daerah ke depan.
Pelibatan wagub serta pembagian tugas dan kewenangan yang jelas dinilai menjadi solusi dalam mengatasi ketidakharmonisan tersebut.
Dosen STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang, Zamzami A Karim mengatakan, gubernur tidak bisa bekerja sendiri dalam mengelola pemerintahan daerah. Namun, harus melibatkan wagub.
“Jangankan bekerja sendiri, ada wakil gubernur saja terkadang gubernur belum mampu menyelesaikan persolan yang ada bersama tim-tim pendukungnya. Jadi harus bekerja bersama,” ujar Zamzami usai webinar bersama wartawan Batam, Rabu (18/08).
Ketidakharmonisan hubungan antara Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Wagub Marlin Agustina sempat menjadi sorotan sejumlah kalangan masyarakat, terutama saat keduanya baru menjabat.
Isu keretakan itu akhirnya terkonfirmasi saat Gubernur Ansar mengungkap adanya ketidakkomitmenan salah satu partai koalisi pada Pilkada 2020 dalam acara basembang bersama media di Batam, Senin (09/08). Komunikasi antara gubernur dan wagub pun memburuk.
“Untuk memperbaiki hubungan komunikasi keduanya (gubernur dan wakil gubernur), ilmu politik itu memberikan ruang kompromi, kerjasama, dan power sharing (pembagian tugas dan kewenangan). Itu adalah hal yang lumrah dilakukan,” kata Zamzami.
