Sultan mengatakan, Pemda DIY bersama pemerintah kabupaten/kota lain akan kembali mengandalkan PPKM skala mikro yang diperketat, sesuai instruksi pemerintah pusat.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku tak sependapat dengan usulan lockdown. Pasalnya, sejak awal telah disepakati tidak ada lagi istilah lockdown.
“Dan sebenarnya tidak ada istilah lockdown. Saya juga bingung dihidupkan lagi istilah lockdown karena dulu sudah disepakati lockdown itu bahasa Indonesia-nya PSBB (pembatasan sosial berskala besar),” ujar Emil.
“Jadi istilah PSBB ini harus dibarengi dengan kesiapan pangan, sembako kepada mereka yang tidak bisa WFH,” tambahnya.
Usulan lockdown juga mendapat penolakan di Jakarta. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani mengatakan lockdown atau PSBB ketat bukan pilihan bijak dalam kondisi saat ini.
Belajar dari pengalaman setahun terakhir, Pemerintah Provinsi DKI telah banyak mengalokasikan anggaran selama beberapa kali menerapkan PSBB. Ia khawatir, PSBB ketat justru akan kembali menguras pendapatan, sehingga Pemprov tak dapat membiayai kesehatan.
“Kita satu tahun lebih kemarin DKI sudah banyak yang kita korbankan dari segi ekonomi. Kenapa? Karena satu-satunya pendapatan DKI itu dari pajak. Jadi kalau ini direm lagi, kita enggak punya uang untuk mendanai kesehatan kita,” kata Zita beberapa waktu lalu.
Pewarta : cnnindonesia
Editor : MD Yasir
