JAKARTA – Pemerintah Israel menutup paksa kantor berita lokal Al Jazeera di Yerusalem karena dianggap membahayakan keamanan bagi negaranya.
Namun aksi itu ditentang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), karena menganggap Israel telah membatasi kebebasan pers.
Video yang beredar di media sosial menunjukkan, beberap petugas berpakaian preman membongkar peralatan kamera di sebuah kamar hotel, yang menurut sumber Al Jazeera berada di Yerusalem Timur.
PBB menyatakan menentang penyimpangan apa pun, terhadap prinsip kebebasan pers sehubungan penutupan stasiun siaran Al Jazeera di Israel, kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric seperti dikutip Sputnik, Ahad 05 Mei 2024.
Pada Ahad 05 Mei 2024, pemerintah Israel dengan suara bulat memutuskan untuk menutup kantor lokal Al Jazeera, dan menghentikan operasi saluran berita itu di Israel karena dianggap membahayakan keamanan.
“Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, kami dengan tegas menentang keputusan apa pun yang membatasi kebebasan pers. Pers yang bebas, memberikan layanan yang sangat berharga untuk memastikan masyarakat mendapat informasi dan dilibatkan,” kata Dujarric.
Menteri Komunikasi Israel, Shlomo Karhi menandatangani perintah untuk menutup kantor Al Jazeera di Israel.
Tidak hanya itu, mereka juga menyita peralatan siarannya, memblokir situs hingga memutus saluran penyiaran itu dari perusahaan kabel dan satelit.
Karhi kemudian mengunggah video di media sosial yang memperlihatkan otoritas Israel menggerebek kantor Al Jazeera di Yerusalem. Ia menambahkan, petugas telah menyita sebagian peralatan saluran di kantor tersebut.
Jaringan berita yang berbasis di Qatar tersebut mengecam keras tindakan Israel yang melanggar hak asasi manusia dan hak dasar untuk mengakses informasi, serta menegaskan haknya untuk terus memberikan berita kepada pemirsanya.
