Bintan – Partai Demokrat melakukan manuver politik setelah Apri Sujadi ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait perizinan cukai rokok di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone) di Kabupaten Bintan.
Suhu politik di kabupaten tertua di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) itu pun memanas, setelah nahkoda Partai Demokrat tersebut tidak lagi aktif menjabat sebagai Bupati Bintan.
Demokrat pun bermanuver ketika kursi kekuasaan beralih ke Roby Kurniawan.
Salah satunya disebabkan ruang gerak Demokrat menjadi terbatas, dan kader Demokrat yang duduk di kursi legislatif merasa “ditinggalkan” dalam kabinet yang dipimpin oleh putra dari Gubernur Kepri Ansar Ahmad.
Refleksi awal tahun, yang tercatat di Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Bintan bersama Fraksi Demokrat DPRD setempat yang diselenggarakan di Restoran Apung, Rabu (05/01) diselimuti rasa kecewa.
Refleksi tahun 2020, mulai dari hubungan yang kurang mesra hingga persoalan program kerakyatan yang telah disusun, namun tidak dilaksanakan sesuai dengan harapan, menyebabkan Demokrat ancang-ancang menjadi partai oposisi pemerintah.
Kader Demokrat merasakan guncangan juga dirasakan oleh masyarakat Bintan, karena bupati pilihan mereka mendadak harus diserahkan kepada wakilnya Roby Kurniawan.
Kekhawatiran masyarakat hingga melahirkan pertanyaan terhadap nasib program-program yang sangat populis dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di era Apri Sujadi, apakah akan tetap dilanjutkan oleh Roby atau tidak.
“Melihat banyaknya keluhan masyarakat terkait beberapa program pemerintah harus disikapi dengan bijak oleh Partai Demokrat,” kata
Ketua DPC Partai Demokrat Bintan Zulkifli, yang juga Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bintan.
Ketika menjabat sebagai Bupati Bintan periode pertam, Apri Sujadi telah memperjuangkan janji politik saat kampanye untuk tetap menjadi program pemerintahan.
Apri juga ingin menunaikan janji politik, berupa program sosial kerakyatan setelah memenangkan Pilkada Bintan tahun 2020.
Program sosial kemasyarakat itu antara lain, Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk lansia dan Gerbang Kampung (Gerakan Bangun Kampung).
Program itu mengalami sedikit hambatan lantaran anggaran minim, sehingga satu RW hanya diberikan sebesar Rp30 juta yang dititipkan disetiap kelurahan atau desa.
“Program ini merupakan perjuangan Partai Demokrat bersama Apri Sujadi. Namun sangat disayangkan pada saat pelaksanaannya kita tidak pernah dilibatkan, dan terjadilah yang seperti masyarakat alami, program tidak berjalan dengan semestinya,” tegasnya.
Sampai sekarang masih banyak terdengar keluhan terkait dengan penyaluran BLT Lansia, dan tidak berjalannya Program Gerbang Kampung di kelurahan.
Selain itu banyak juga keluhan-keluhan dari masyarakat, terkait program-program yang sudah berjalan sebelumnya.
Anggota Fraksi DPRD Bintan Muhamad Najib, yang juga Ketua Komisi III, juga menyayangkan kondisi yang ironi terjadi pada Partai Demokrat, padahal merupakan pengusung utama pada pilkada lalu dengan 8 kursi DPRD (32 persen dari 30 kursi legislatif).
“Kami merasa seperti tidak dianggap dalam penyelenggaraan pemerintahan, padahal mayoritas program-program yang menjadi janji politik saat Kampanye lalu berasal dari Partai Demokrat. Tentu kami sangat sayangkan pada saat program-program, yang seharusnya dapat sangat bermanfaat bagi masyarakat tersebut tidak berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Ingat kami adalah pengusung utama dengan 8 kursi di DPRD,” ujar Najib.
“Jika memang kami dirasa tidak dibutuhkan maka kami siap untuk keluar dari barisan koalisi. Kami sangat tegas dengan hal ini,” tambahnya.
Sekretaris DPD Demokrat Bintan, Remon mengatakan, bahwa dalam waktu dekat akan ada pertemuan dengan Plt Bupati Bintan untuk membahas isu-isu terkini di Kabupaten Bintan dan berharap Bintan akan benar-benar menjadi Bintan Rumah Kita sesuai jargon pada saat Pilkada 2020 lalu.
