KARIMUN – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN), Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menyerahkan sertifikat 10.668 sertifikat milik masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), di Coastal Area Kabupaten Karimun, Rabu (30/08).
Penyerahan sertifikat termasuk ke dalam rangkaian kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023.
“Masyarakat wilayah pesisir, terluar dan di tengah pulau semuanya diberikan,” kata Hadi usai penyerahan.
Hadi mengatakan, penerbitan sertifikat tanah bagi masyarakat tersebut merupakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Sementara target seluruh sertifikat tanah masyarakat yang akan diterbitkan sebanyak 126 juta sertifikat.
“Ini program revolusioner. Dulu sebelum 2017, dalam satu tahun hanya menerbitkan 500.000 serifikat. Dengan program ini jutaan sertifikat dikeluarkan. PTSL bisa menjadi menjadi cepat dalam menerbitkan sertifikat,” ujarnya.
Dengan adanya sertifikat, maka masyarakat memiliki hak kepastian hukum atas tanah mereka. Kemudian dengan adanya sertifikat juga akan mengurangi sengketa atau konflik pertahanan.
“Ini bukti jika negara hadir menyelesaikan masalah tanah milik masyarakat,” sebut Hadi.
Kepada masyarakat yang telah menerima sertifikat, Hadi berpesan agar menjaganya dengan baik. Apabila ada mafia tanah yang datang untuk menipu maka segera laporkan ke instansi berwenang.
“Setelah menerima sertifikat benar-benar harus dijaga. Jika coba-coba mafia tanah menipu jangan segan melaporkan ke polisi, jaksa, TNI dan BPN. Kami tidak segan-segan menjemput mafia tanah,” ucap mantan Panglima TNI.
Baca juga: Menteri ATR/BPN: Ego Sektoral Jadi Masalah Utama Penyelesaian Agraria
Selain milik masyarakat, sertifikat yang diserahkan termasuk 16 cagar budaya, serta investasi Batam dan Karimun.
Turut hadir dalam kegiatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto, Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Bupati Karimun Aunur Rafiq. (*)
Ikuti Berita Lainnya di Google News
