Pedagang dan Pembeli Tolak Gunakan KTP untuk Beli MinyaKita

Salah satu pedagang minyak goreng bersubsidi MinyaKita di Pasar Barek Motor, Kijang, Bintan, Kepri. Foto:Andri DS/Ulasan.co)

BINTAN – Pedagang hingga pembeli di wilayah Bintan, Kepulauan Riau (Kepri) tolak syarat penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk setiap pembelian minyak goreng subsidi MinyaKita.

Penerapan kebijakan penggunaan KTP untuk setiap pembelian MinyaKita, sebelumnya telah diumumkan resmi oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI.

Pemilik Swalayan WS, Ciku mengatakan, dirinya tidak setuju apabila pemerintah menerapkan aturan menggunakan KTP kepada masyarakat saat membeli MinyaKita.

Alasannya, lanjut Ciku, bakal akan terjadi komunikasi yang tidak baik antara pedagang dengan pembeli saat ingin beli minyak goreng tersebut.

“Saya tidak setuju dengan aturan itu. Seolah-olah kita melarang konsumen untuk membeli,” terang Ciku di Bintan, Kamis (9/2).

Menurut dia, lebih baik pemerintah menyediakan stok MinyaKita yang lebih banyak. Supaya pelayanan pemerintah yang diberikan ke masyarakat lebih baik dan bagus.

“Pelayanan kita juga menjadi baik, kalau stok minyak ada. Konsumen menjadi senang disaat beli MinyaKita ada,” sebut dia.

Baca juga: Masyarakat Keluhkan Sulit Dapatkan MinyaKita di Bintan

Ungkapkan tidak setuju juga diutarakan Rina, salah seorang masyarakat Bintan. Karena menurutnya, KTP bukan alat yang digunakan untuk transaksi beli minyak goreng merek MinyaKita. Tapi, KTP merupakan identitas masyarakat.

“Seharusnya pemerintah itu menyediakan minyak goreng sebanyak mungkin. Jangan sampai kosong. Ini tidak, kita cari untuk beli saja susahnya minta ampun,” singkat Rina.

Berbeda dengan pedagang minyak goreng di kawasan Pasar Barek Motor, Kijang, Bintan bernama Fitrawati. Ia mengaku, tidak keberatan diterapkan KTP untuk beli minyak goreng MinyaKita.

Tapi, lanjut Fitrawati, bakal ada arguman penolakan dari warga saat ingin beli minyak goreng MinyaKita jika tidak membawa KTP.

“Mereka tidak bawa KTP. Jadi, mereka tidak jadi beli,” terang Fitrawati.

Ia juga menyarankan kepada pemerintah untuk tidak menerapkan kebijakan tersebut kepada masyarakat terkait MinyaKita.

“Ngak usah pakai KTP deh. Mereka kan hanya beli satu, pakai KTP juga,” sebut dia.

Baca juga: Beli Minyak Goreng Subsidi MinyaKita Pakai KTP