KARIMUN – Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjungbalai Karimun, Kepulauan Riau, menutup aktivitas pelabuhan bongkar muat barang sembako di Kolong, Kelurahan Sei Lakam Barat, Kabupaten Karimun.
Namun, petugas KSOP yang turun ke lokasi menutup pelabuhan tersebut sama sekali tidak memberikan solusi. Anehnya, malah meminta pemilik pelabuhan dan pekerja untuk berbicara langsung dengan atasannya.
Penutupan tersebut dilakukan, setelah pihak KSOP tidak mengeluarkan dokumen pelayaran terhadap kapal-kapal barang yang akan berangkat dari Pelabuhan Kolong.
Tokoh masyarakat Kabupaten Karimun yang juga perwakilan pemilik pelabuhan rakyat di Kolong, Dato Azman Zainal mengatakan penutupan dilakukan oleh pihak KSOP sejak Sabtu (24/10).
“Di Kolong ada 7 pelabuhan rakyat. Pihak KSOP sekarang menghentikan aktiVitas. Jika iya dihentikan jangan secara lisan saja, tetapi dibuatkan suratnya,” kata Azman, saat bersama pekerja pelabuhan Kolong, Senin (24/10).
Azman menyebutkan, pelabuhan rakyat Kolong sudah ada sejak tahun 1986. Sejak saat itu, sebagian besar kebutuhan pokok untuk masyarakat Karimun masuk dari pelabuhan tersebut.
“Bongkar muat di Kolong bukannya barang-barang haram. Tapi barang-barang kebutuhan masyarakat seperti sembako, elpiji, barang bangunan, barang-barang lain,” ungkap Zainal.
Bukan hanya pasokan logistik yang terhambat, namun Zainal juga menyayangkan puluhan buruh di Pelabuhan Kolong tidak bisa bekerja.
Baca juga: Kontrak Susi Air Berakhir, Aktifitas Penerbangan Bandara RHA Karimun Berhenti
“Mereka punya anak istri. Tolonglah diutamakan nasib rakyat,” ujarnya.
Sementara pemilik pelabuhan lain, Pontas Hasibuan mengaku tiga kapal di pelabuhannya tertahan untuk berangkat karena KSOP tidak mengeluarkan dokumen pelayaran.
“Di pelabuhan saya ada tiga kapal yang mau berangkat ke Jambi. Mereka habis bongkar tapi tidak bisa jalan, karena manifes tidak dikeluarkan KSOP,” kata Pontas.
Hal senada juga diungkapkan oleh seorang perwakilan agen pelayaran di Pelabuhan Kolong, Ayu.
Ayu menyebutkan, akibat permasalahan tersebut membuat pasokan kebutuhan masyarakat Kabupaten Karimun jadi terhambat.
“Pelabuhan rakyat ini untuk aktivitas pasokan bahan pangan. Kalau seperti ini kita susah, orang kapal susah, masyarakat juga susah. Dulu gas elpiji saja putus masyarakat kita ribut,” ungkap Ayu, dari agen pelayaran Cahaya Purnama Line.
Menurut Ayu, selama ini kewajiban membayar PNBP (PNBP) melalui aktivitas di Pelabuhan Kolong selalu dipenuhi. “Dokumen selama ini selalu lengkap, bayar PNBP juga,” sebut dia.
Seorang petugas KSOP Kelas I Tanjungbalai Karimun, tampak menjumpai pemilik dan pekerja di Pelabuhan Kolong yang tengah berkumpul.
