BATAM – Ombudsman Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) menanggapi terkait aksi unjuk rasa ratusan warga Kaveling Kamboja, Kecamatan Sagulung, Batam, yang protes terkait buruknya layanan air bersih PT Moya.
Kepala Kantor Ombudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari menilai jika aksi tersebut dinilai wajar, mengingat persoalan tersebut sudah berjalan bertahun-tahun.
“Wajar-wajar saja saya pikir, masyarakat mungkin sudah jenuh, permasalahannya sudah lama jadi wajar mengadukannya ke perusahaan bersangkutan,” kata Lagat, Jumat (3/6).
Menurutnya, upaya mengatasi masalah titik kekurangan air tentu salah satunya dengan memperbanyak kapasitas produksi. BP Batam selaku penanggungjawab, harus memastikan pengelola sistem penyedia air minum (SPAM) dan pihak terkait lainnya supaya segera menjadikan ini sebagai prioritas.
“BP Batam harus segara menjadikan ini prioritas dan mengurangi atau mengatasi titik kekurangan air yang terjadi,” katanya.
Selain itu, menurutnya wacana pembangunan unit pengelolaan air di daerah terdampak masih ‘abu-abu’. Di mana DamTembesi akan dijadikan unit yang dimaksud.
“Dam Tembesi itu setahu saya rencananya akan dibangun unit pengelolaan air bersih di sana, supaya bisa dialirkan ke pelanggan, tapi sampai sekarang belum barangkali karena memang BP Batam akan menyerahkan ke pengelola PT Moya untuk hulu-hilirnya,” ujar dia.
Baca juga: Ombudsman Kepri Banyak Terima Keluhkan Tutup Gorong-gorong Rusak di Batam
