JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menghentikan sementara bantuan beras 10 kilogram (kg) kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dihentikan sementara.
Jokowi telah menetapkan, bantuan beras tersebut bakal dilanjutkan pada Juni 2024 mendatang jika APBN memungkinkan.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meluncurkan program bantuan beras 10 kg tersebut Maret 2023 lalu. Tujuannya, untuk menahan lonjakan harga beras yang terjadi sejak Agustus 2022.
Penyaluran bantuan beras tersebut terpaksa harus dihentikan sementara, bukan karena adanya masalah data penerima seperti yang di sebut-sebut sebelumnya.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi menjelaskan, penghentian sementara bantuan beras untuk 22 juta KPM itu karena bertepatan dengan masa Pemilu 2024.
“Terkait data hanya perlu pemutakhiran. Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk yang tidak cocok. Tidak ada dispute (karena verifikasi data), penyaluran (bantuan beras) jalan terus,” kata Arief, menasir dari cnbc, Selasa 06 Ferbruari 2024
“Tapi, tanggal 8-14 Februari akan berhenti sementara untuk menghormati Pemilu,” tambah Arief.
Tahun 2023 bantuan ini diberikan sebanyak dua tahap, yaitu untuk periode Maret-Mei 2023 dan September-Desember 2023.
Kemudian di tahun 2024 ini, penyaluran tahap pertama telah dimulai dengan sasaran penerima mencapai 22.004.077 KPM.
Pemberian bantuan pangan tersebut diklaim efektif mengendalikan inflasi nasional dan laju kenaikan harga beras.
Arief juga menjelaskan, program bantuan pangan merupakan salah satu pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sesuai amanat Peraturan Presiden No 125/2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.
“Pemerintah menyalurkan bantuan pangan beras tujuannya untuk membantu saudara-saudara kita yang terbawah. Sekaligus menjaga tingkat inflasi volatile (bergejolak) karena beras berkontribusi lebih dari 0,5 persen terhadap inflasi nasional. Jadi bantuan pangan beras ini salah satu intervensi pemerintah meredam inflasi,” ungkapnya.
Terkait data bagi penerima bantuan beras tersebut, kata dia, pemutakhiran memang harus selalu dilakukan.
“Data KPM pasti akan selalu ada pemutakhiran. Kalau data tidak di-update malah salah dong. Sama seperti stok beras, itu berubah naik dan turun,” cetus Arief.
Sebelumnya penyaluran bantuan beras disebut-sebut, belum tersalurkan sepenuhnya kepada sekitar 22 juta KPM karena verifikasi data penerima manfaat belum 100 persen.
Sementara Direktur Utama Bulog, Bayu Krisnamurthi mengatakan, verifikasi data saat ini masih terus berlangsung. Bayu pun berharap dalam waktu 1 hingga 2 pekan ke depan segera selesai.
“Jadi setiap awal tahun selalu ada proses verifikasi, untuk bisa mendapatkan updating situasi warga yang paling membutuhkan. Kalau tahun lalu bantuan pangan dimulai Maret-April jadi ada waktu, jadi nggak terasa. Kalau sekarang Januari pas verifikasi kita langsung disalurkan, jadi di situ aja,” kata Bayu dikutip Sabtu, 03 Ferbruari 2024).
