TANJUNGPINANG – PT Pelabuhan Kepri (Perseroda) Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (BUP Pemprov Kepri) terus meningkatkan sumber daya manusia (SDM) lokal yang berkualitas dalam mengelola aset daerah.
PT Pelabuhan Kepri diketahui telah mengelola sejumlah aset dengan baik sejak berdiri 2013. Adapun aset yang dikelola, yakni satu unit kapal feri penumpang MV LINTAS KEPRI dan dua pelabuhan yaitu Kuala Riau di Tanjungpinang dan Segara di Tanjung Uban.
Direktur PT Pelabuhan Kepri, Capt Awaluddin menuturkan, pada 2023 pihaknya dengan pertimbangan dan kebijakan mengubah trayek keberangkatan moda transportasi laut kapal penumpang MV LINTAS KEPRI.
“Hasilnya memberikan dampak positif keuntungan bagi perusahaan dan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan armada kapal untuk rute Batam, Sei Tenam dan Jagoh (PP),” kata Awaluddin dalam keterangan resminya diterima, Rabu 17 Juli 2024.
Awaluddin menjelaskan, PT Pelabuhan Kepri juga memberikan layanan fasilitas penumpang berobat rujukan yang masih berjalan hingga saat ini sebagai bentuk kontribusi sosial perusahaan ke masyarakat yang kurang atau tidak mampu.
Di sisi lain, pengelolaan aset daerah ini merupakan hal penting untuk PT Pelabuhan Kepri sebagai bentuk peningkatan produktivitas menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal yang berkualitas pada sektor Bidang Kepelabuhanan dan Kemaritiman di Kepri.
“Peningkatan SDM berkualitas juga bentuk investasi besar jangka panjang yang dilakukan negara-negara maju pada umumnya,” ujarnya.
PT Pelabuhan Kepri juga sudah dapat meningkatkan pelayanan jasa sejak mengelola aset pelabuhan yang dibangun pemerintah dimulai pada pertengahan 2022, yaitu Pelabuhan Kuala Riau di Tanjungpinang dan Segara di Tanjung Uban, Bintan.
“Terkait kepelabuhanan diantaranya penyediaan air bersih, Bunker Fuel Port to Ship, hingga listrik yang kini sudah mencapai 93 persen,” katanya.
Selain itu, di Pelabuhan Kuala Riau dan Pelabuhan Segara juga tersedia fasilitas parkir, pengawasan keamanan, penjagaan pelabuhan 24 jam dilengkapi CCTV. Kemudian kegiatan bongkar muat diatur dengan baik demi memberikan layanan yang optimal.
“Begitu juga arus keluar masuk barang yang berkegiatan di pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelabuhan Kepri,” katanya.
Untuk pengguna kapal-kapal yang berkegiatan rutin di Kuala Riau dalam mendukung penerapan Onshore Power Supply, mengacu pada konsep Sustainable Port Development atau Green Port, tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2021.
Awaluddin berharap ke depan adanya izin atau legalitas untuk Pelabuhan Kota Segara di Tanjung Uban maupun pelabuhan yang dimiliki pemerintah provinsi dioperasikan oleh BUP Kepri.
“Agar dapat terhubung/ interconnecting port FTZ dan Export Import untuk wilayah yang memiliki status yang sama (bebas pajak) dan arus barang perniagaan antar negara tetangga dapat terhubung. Sehingga, dapat dinikmati masyarakat pesisir di Kepri,” katanya.
Baca juga: PT Pelabuhan Kepri Ingin Jadikan Segara Jadi Pelabuhan Internasional
Awaluddin mengungkapkan, penyediaan jasa bisnis PT Pelabuhan Kepri atas kerja sama mitra juga disediakan dalam pemenuhan jasa layanan Marine Service pada kegiatan labuh jangkar BUP Kepri.
Layanan jasa Marine Service sudah berjalan dengan sangat baik dengan adanya kegiatan-kegiatan mulai dari permintaan kebutuhan jasa layanan kapal hingga RIG.
PT Pelabuhan Kepri juga semakin optimis dan terus memasarkan area labuh jangkar Kabil, Selat Riau, dan Berakit tak terlepas dari dukungan pemerintah daerah maupun pusat. Agar, kegiatan bisnis kemaritiman pada kegiatan labuh jangkar BUP Kepri dan kepelabuhanan bisa dijalankan dengan optimal.
“Sehingga, dapat memberikan kontribusi yang besar untuk pengembangan SDM, peningkatan lapangan kerja, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP),” pungkasnya. (*)
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
