BATAM – Relokasi ribuan masyarakat adat di Pulau Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), tetap berlanjut meski mendapat penolakan dari berbagai pihak.
Setidaknya tahap awal ada empat Kampung Tua jadi sasaran awal Badan Pengusahaan (BP) Batam.
“Kita akan selesaikan 2.000 hektar dulu. Di situ ada tiga kampung dan satu kampung lagi akan dibangun tower. Jadi ada empat kampung yang akan kita dudukkan dulu bersama masyarakat di sana,” kata Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, Selasa (13/09).
Namun, Rudi tidak menyebutkan secara memerinci nama kampung yang akan mereka relokasi terlebih dahulu. Ia menjelaskan, BP Batam akan merelokasi ribuan masyarakat itu ke lokasi sementara yakni rumah susun (rusun) maupun rumah tipe 36 atau 45 di Batam.
Hal itu lantaran tempat relokasi permanen dari BP Batam belum ada dan membutuhkan waktu satu hingga dua tahun untuk selesai.
“Kita akan relokasi sementara. Mudah-mudahan saudara kita bisa terima semua. Kita buka betul masyarakat mana yang ingin dialog,” tuturnya.
Rudi melanjutkan, BP Batam juga akan menyiapkan bantuan sebesar Rp1,2 juta untuk biaya hidup per orang.
Kemudian ada juga biaya sewa rumah sebesar Rp1,2 juta untuk warga yang tiggal di luar tempat dari BP Batam yakni rusun.
“Tapi ada yang protes, warga yang sudah berumur tak mungkin naik tangga (rusun). Maka kami siapkan rumah landed, tetapi tidak cukup. Apa yang ada di Batam tipe 36 dan 45 akan kami sewa semua,” tuturnya.
“Intinya nanti akan kita beri prioritas untuk yang sudah berumur, maka rumah landed itulah jawabannya,” tambah Rudi.
Pemprov Kepri dan BP Batam Akan Lobi PT MEG
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) dan Badan Pengusahaan Batam (BP) Batam siap melobi PT Mega Elok Graha (MEG) untuk memberikan lowongan pekerjaan khusus bagi anak Pulau Rempang terdampak relokasi.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengaku, pihaknya telah membahas perihal kesempatan kerja itu bersama Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.
“Kita akan berusaha semaksimal mungkin memberikan kesempatan lapangan kerja untuk anak-anak mereka (warga). Kita minta juga investor komitmen melakukan hal itu,” katanya, Selasa (12/09).
“Kita bersama (Forkompinda) akan terus memfasilitasi itu. Karena konsep investasi berkembang dan masyarakat lebih baik serta sejahtera menjadi tujuannya,” tambah Ansar.
Ansar menjelaskan, pihaknya juga akan mendukung konsep Kawasan Maritim City yang bernuansa Melayu dari BP Batam.
Kawasan permukiman itu terletak di Dapur Tiga Si Jantung yang merupakan lokasi permanen untuk merelokasi warga.
“Kita sepakat akan membangun kawasan yang menjadi kawasan nelayan yang bernuasna Melayu,” lanjutnya.
Baca juga: Gubernur Kepri Imbau Warga Jaga Kondusifitas di Tengah Polemik Rempang
Baca juga: Kampung-Kampung di Rempang Sepi, Warga Sembunyi Takut Ditangkap Polisi
Sementara itu, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi memaparkan, perkampungan baru warga itu nantinya akan lengkap dengan berbagai fasilitas.
Mulai dari sekolah SD hingga SLTA, dermaga bongkar muat dan nelayan, lapangan bola, serta rumah ibadah.
Masing-masing keluarga juga akan mendapatkan rumah dengan tipe 45 senilai Rp120 juta dengan luas tanah maksimal 500 m2. Begitu juga dengan kebutuhan air dan listrik untuk para warga.
“Listrik akan kita masukkan langsung permanen. Ke depan akan 24 jam hidup dari listrik PLN ini sendiri,” kata Rudi.
“Air akan kita selesaikan, di sana ada sungai Gong yang hari ini sudah masuk ke jalur RSKI sehingga kita tarik ke atas dan masuk ke sana, anggaran akan BP siapkan,” lanjutnya.
Selain itu, BP Batam juga memberikan perlakuan khusus untuk masyarakat mendaftar duluan.
Perlakuan itu ialah kebebasan untuk memilih lokasi rumahnya di kawasan yang baru nanti.
“Bagi yang mau pindah duluan akan kita berikan duluan sertifikatnya. Sertifikat bisa kita keluarkan dulu, diberikan kepada mereka masyarakat akan terima gratis tanpa membayar WTO lagi,” ujar dia. (*)
Ikuti Berita Lainnya di Google News
