JAKARTA – Rusia hingga saat ini masih meyakini kontrak pembelian jet tempur superioritas Udara Sukhoi Su-35 (Kode NATO:Flanker-E) untuk Indonesia bisa dilaksanakan dan segera memulai babak baru.
Hal itu disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergey Tolchenov melalui wawancara TASS, sehari sebelum pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI, Sabtu 19 Oktobr 2024.
Sergey Tolchenov mengatakan bahwa kontrak pengadaan jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia untuk Indonesia tetap akan dilaksanakan meski sebelumnya sempat tertunda atau dibekukan.
“Itu belum dibatalkan atau dihentikan, tetapi dibekukan. Kami berasumsi bahwa cepat atau lambat, kontrak itu akan dilaksanakan dengan Pemerintah Indonesia,” kata Tolchenov di kantor berita TASS Rusia.
Hanya saja, Sergey Tolchenov mengaku tak mengetahui pasti kapan kontrak pengadaan jet tempur cangggih itu akan dilaksanakan.
Dia menambahkan bahwa waktu pengiriman jet tempur Sukhoi Su-35 ke Indonesia bakal diputuskan sendiri oleh pemerintah Indonesia.
Apalagi, lanjut Tolchenov, Indonesia saat ini masih menaruh minat untuk membeli jet tempur dari Rusia.
Baca juga: Indonesia Hanya Menunda, Kontrak Pembelian Jet Tempur Sukhoi Su-35 Rusia Masih Berlaku
Pada Mei 2024 lalu, Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Jose Tavares juga menegaskan bahwa kontrak pengadaan jet tempur generasi 4++ Sukhoi SU-35 dengan Rusia tetap akan dilaksanakan.
Sebelumnya, akhir Desember 2021 pemerintah Indonesia dilaporkan telah membatalkan rencana untuk membeli 11 pesawat tempur multiperan Su-35 buatan Rusia karena kekurangan dana.
Berita mengenai penandatanganan kontrak senilai 1,1 miliar USD dengan Jakarta untuk pengiriman 11 jet tempur Su-35 baru diketahui pada awal tahun 2018.
Pada bulan Maret 2020, Bloomberg melaporkan bahwa pihak yang berwenang di Indonesia memutuskan untuk membatalkan rencana implementasi kontrak Su-35, dengan Rusia karena kekurangan dana dalam anggaran yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.
Selain itu juga disebutkan, ditundanya kontrak tersebut karena ada ancaman dari Amerika Serikat (AS)yang akan menjatuhkan sanksi kepada Indonesia jika kontrak tersebut dilaksanakan.
