BATAM – Staf Khusus (Stafsus) Gubernur Kepri, Sarafuddin Aluan angkat bicara soal singgungan untuk Ansar Ahmad tidak tampil dalam menyelesaikan masalah di Pulau Rempang, Galang, Batam.
Tim Percepatan Pembangunan Provinsi Kepri itu membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan hal itu tidak benar.
Menurutnya, Ansar Ahmad selalu siap untuk hadir di tengah masyarakat Rempang dalam hal mencari solusi permasalahan yang sedang terjadi.
“Ngawur berita itu, tendensius dan malah memperuncing persoalan. Pak Ansar itu selalu siap untuk membantu menyelesaikan masalah Rempang. Hanya saja beliau yang hanya anggota dalam tim percepatan Pengembangan Kawasan Rempang tidak selalu mendapatkan informasi tetkait perkembangan di lapangan,” jelas Aluan, Ahad (10/09).
Seperti aksi unjuk rasa pada 31 Agustus di depan kantor BP Batam kemarin. Gubernur Ansar juga tidak mendapatkan informasi dari ketua BP Batam terkait aksi tersebut.
Baca Juga: Gubernur Ansar Sambangi Rumah Gerisman Bicara Solusi Rempang Pasca Bentrok
Bahkan menurutnya, kabar yang beredar melalui pemberitaan itu menunjukkan jika Muhammad Rudi selaku Kepala BP Batam tipe pemimpin yang suka “melempar batu sembunyi tangan”.
“Jika pak Rudi mau Pak Ansar selalu kelihatan bersamanya dalam masalah Rempang ini. Ya libatkan dong. Selalu mengundang dan beritahu perkembangannya,” katanya.
“Jangan mau enaknya saja, tapi ketika masalah sudah timbul seperti sekarang ini lempar ke orang lain. Itu namanya pemimpin yang suka lempar batu sembunyi tangan,” tambah Aluan.
Ia melanjutkan, Ansar Ahmad dalam telah mengeluarkan keputusan nomor 828 tahun 2023 tentang Dukungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Terhadap Pengelolaan Kawasan Rempang.
Hal itu sebagai bentuk keseriusan Gubernur Kepri tersebut terhadap pembangunan di Rempang.
Ia menyebut, hal itu berbeda dengan dukungan Pemko Batam yang hanya memuat tanda tangan Sekda Kota Batam.
Begitu juga dukungan BP Batam yang hanya tertulis dengan tanda tangan Anggota bidang Pengelolaan Kawasan dan investasi.
“Kenapa Wali Kota dan kepala BP tidak mau tanda tangan langsung. Ada apa, ada niat apa sebetulnya di balik semua ini?” tanya Aluan.
Gubernur Ansar tidak pernah mempermasalahkan ketika dalam tim Pengembangan Kawasan Rempang hanya anggota. Karena yang terpenting investasi berjalan dan prosesnya bisa bejalan dengan baik secara bertahap.
Bukti keseriusan Gubernur Ansar lainnya juga tampak ketika selesai Rapat bersama Menko Perekonomian Air Langga Hartanto, Mendagri RI Tito Karnavian, dan Menparekraf Sandiaga Uno di Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga memang meminta Ansar untuk membantu menyukseskan sosialisasi pengembangan Rempang. Namun sayangnya, tidak ada ajakan untuk koordinasi yang Ansar terima sepulang dari Jakarta.
Akhirnya, Gubernur Kepri itu berinisiatif menghubungi Menteri Airlangga agar mengingatkan Kepala BP Batam untuk menggelar rapat koordinasi. Atas inisiasi Gubernur lah kemudian terjadi rapat koordinasi di kantor BP Batam di bawah kepemimpinan Ansar Ahmad.
“Banyak lagi inisiatif-inisiatif Gubernur terkait sosialisasi pengembangan kawasan Rempang tersebut. Seharusnya inisiatif seperti itu keluar dari ketua tim. Makanya, sangat kami sayangkan kalau ada sindiran Pak Ansar tidak kelihatan dalam masalah ini,” pungkas Aluan.
Peliknya lagi, BP Batam menjalankan hasil rapat itu dengan melakukan sosialisasi di Hotel Harmoni One Batam Centre. Akan tetapi tidak memberi tahu atau mengundang Gubernur sebagai anggota tim.
“Selain Gubernur tidak diberitahu, kita juga sayangkan kenapa sosialisasinya di hotel? Kenapa tidak di lokasi membaur bersama masyarakat Rempang sekalian? Di hotel pun yang hadir sebagian besar justru bukan masyarakat Rempang, sehingga sosialisasinya bisa dibilang kurang tepat sasaran,” tegas Aluan.
“Sekarang ini setelah beberapa kejadian sebelumnya seolah-olah BP Batam mencari kambing hitam. Pak Ansar dibilang tidak hadir dan sebagainya,” lanjutnya.
