BATAM – Sektor transportasi jadi penyumbang terbesar naiknya inflasi di Kepulauan Riau (Kepri) sebesar 1,06 persen, Senin (03/10) berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri.
Mengenai Indeks Harga Konsumen (IHK) September 2022, harga di Kepri sempat mengalami penurunan alias deflasi sebesar 0,5 persen.
Akan tetapi, kini kembali terjadi inflasi sebesar 1,06 persen. Capaian tersebut dilihat dari IHK Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.
Dari data tersebut, inflasi di Kota Batam mencapai 1,08 persen. Sedangkan Kota Tanjungpinang mencapai 0,92 persen. Torehan itu menempatkan Kota Batam di posisi ke-10, dan Tanjungpinang di posisi ke-16 inflasi tertinggi se-Sumatra.
BPS Kepri mencatat, penyumbang terbesar inflasi pada September 2022 ialah sektor transportasi dengan tinggi inflasi mencapai 6,98 persen.
Merespon hal itu, Ketua Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin menyayangkan hal tersebut. Menurutnya, Pemerintah Daerah harus segera menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat khususnya ojek online, nelayan, hingga transportasi umum.
Bantuan dari dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) itu diyakini, dapat menekan angka inflasi dari sektor transportasi yang kini menjadi penyumbang terbesar.
“Harga tiket kapal udah naik, tarif angkot juga naik, kebutuhan pokok juga naik, BLT satu-satunya yang bisa menyelamatkan masyarakat,” terangnya, Senin (03/10).
Baca juga: Tahun 2023 Inflasi Indonesia Diprediksi Masih di Atas 4 Persen
Ia juga meminta Gubernur Kepri, Ansar Ahmad memantapkan rencana pembentukan kawasan pertanian terpadu di tahun mendatang.
Pasalnya, kawasan pertanian terpadu sangat penting untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di Kepri yang bukan penghasil kebutuhan pokok.
“Mulai tahun depan kawasan pertanian terpadu harus direalisasikan, minimal kita swasembada pangan 30 persen,” lanjutnya.
Selain itu, Wahyu meminta juga menyarankan Pemprov Kepri membangun pasar induk di 4 daerah populasi terbesar yakni Tanjungpinang, Bintan, Batam, dan Karimun.
Ia menilai, pasar induk itu akan menjadi sarana pemerintah untuk mengintervensi pasar dengan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Selanjutnya, Pemprov Kepri juga perlu memberikan perhatian khusus terhadap kualitas tenaga kerja dengan melakukan pelatihan secara berkala.
Dengan demikian, secara tidak langsung dapat meningkatkan upah pekerja seiring dengan kualitas pekerja itu.
“BLK harus dihidupkan kembali dan harus kreatif, pelatihan tidak harus bergantung kepada anggaran pemerintah, tapi swasta juga harus dilibatkan. Anggap saja salah satu syarat merekrut tenaga kerja,” tegasnya.
Baca juga: Berhasil Tekan Inflasi, 10 Daerah Dapat Hadiah Rp10 Miliar
