JAKARTA – Lembaga survei Setara Institute mengungkap keprihatinan terhadap tren survei elektabilitas calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang belakangan menjadi semakin mengkhawatirkan.
Menurut Ismail Hasani, Ketua Badan Pengurus Setara Institute, dalam pernyataan tertulisnya pada Rabu (22/11). Bahwa dirinya mengkritisi hasil survei terbaru tentang elektabilitas capres-cawapres 2024.
“Kami mengkritisi hasil survei terbaru tersebut yang semakin hari semakin tidak dapat dipertanggungjawabkan,” kata Ismail Hasani, yang dilansir dari Kompas.com.
Ismail menyoroti perannya lembaga survei yang dianggap memiliki peran ganda. Seperti sebagai konsultan politik atau bahkan sebagai pihak yang mencoba memengaruhi opini publik dengan menyembunyikan diri di balik kebebasan akademik survei.
“Ada potensi bahwa lembaga survei juga dapat menjadi agitator yang diberi tugas untuk membentuk opini sesuai dengan keinginan pihak yang mempekerjakan mereka,” jelas Ismail.
Setara Institute juga menyatakan keprihatinan terhadap materi survei yang seharusnya tidak dipublikasikan karena bertentangan dengan prinsip konstitusi.
Misalnya, lanut Ismail, bahwa survei terkait jabatan tiga periode pada tahun sebelumnya, dukungan pada praktik politik dinasti yang dianggap merusak demokrasi.
Serta survei yang memberikan dukungan pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan putusan MKMK.
“Dalam kondisi di mana pemahaman publik tentang istilah-istilah tersebut terbatas. Pengambilan sampel acak hanya akan memperkuat dukungan terhadap upaya yang tidak sesuai konstitusi. Kemudian, mengabaikan prinsip-prinsip hukum, dan merusak demokrasi,” tambah Ismail.
