JAKARTA – Pemerintah akan menerapkan kebijakan pembatasan pembelian volume bahan bakar minyak (BBM) pada 17 Agustus 2024 mendatang.
Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.
Pembatasan itu dilakukan, agar penyaluran BBM bersubsidi untuk masyarakat yang tidak mampu tepat sasaran.
Lihut menilai, dengan adanya pembatasan pemberian BBM bersubsidi dapat menghemat keuangan negara yang selama ini tersedot cukup banyak.
Menurut dia, saat ini PT Pertamina (Persero) selaku badan usaha penyalur BBM bersubsidi tengah menyiapkan, agar proses pembatasan BBM bersubsidi dapat segera berjalan.
“Itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai. Di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin,” kata Luhut melalui akun Instagramnya, dikutip Kamis 11 Juli 2024.
Sementara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menyampaikan penerapan subsidi BBM tepat sasaran saat ini masih menunggu aturan yang akan tertuang dalam Revisi Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014.
Peraturan Presiden No.191 tahun 2014 merupakan aturan yang mengatur tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
“Kita sedang menunggu Perpres 191 di mana BBM tepat sasaran. Jangan sampai BBM ini digunakan oleh orang yang mampu, tetapi mendapatkan BBM bersubsidi,” kata Erick di Jakarta, Rabu 10 Juli 2024.
Ia pun belum dapat memastikan, apakah kebijakan penerapan subsidi BBM tepat sasaran akan terealisasi pada 17 Agustus mendatang.
Mengingat, Kementerian BUMN hanya melaksanakan pembinaan Badan Usaha Milik Negara.
“Ingat bahwa BUMN itu korporasi, bukan pengambil kebijakan. Jadi kita sangat mendukung Perpres 191 untuk segera didorong, bukan hanya buat BBM, tetapi kita harap juga buat gas karena LPG sekarang impornya tinggi sekali. Ini yang harus kita benahi, jangan sampai subsidi salah sasaran,” ungkap Erick Thohir.
