KARIMUN – Wakil Bupati Karimun, Kepulauan Riau (Kepri), Anwar Hasyim meresmikan nama dan logo baru Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Tuah Karimun, Rabu 24 Januari 2024.
Sebelum Perumda BPR Tuah Karimun, nama dan status bank tersebut adalah Perusahaan Daerah (PD) BPR Karimun.
Peresmian dilakukan di Kantor BPR Tuah Karimun, Jalan Pramuka, Tanjungbalai Kota, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun.
Pergantian tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR, serta melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023, tentang perizinan peralihan badan hukum dan perubahan logo.
Anwar Hasyim mengatakan, BPR tersebut telah beroperasi sejak tahun 2002 dan telah berkontribusi terhadap perputaran ekonomi di Karimun.
“Hanya saja kita harus maklumi selama dua tahun masa Covid-19, semua sektor terkena,” kata Anwar Hasyim.
Diharapkan Anwar, BPR Tuah Karimun bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta kontribusi terhadap pendapatan daerah.
“Yang paling utama itu, kemudahan-kemudahan harus diberikan kepada masyarakat. Karena kalau ini sudah tergiring maka akan berdampak pada PAD,” sambung Anwar.
Ditambahkan Anwar, dengan pembaharuan tersebut maka kepemilikan saham pada Perumda BPR Tuah Karimun 100 persen milik Pemda Karimun.
“Sebelum berganti itu kita masih bersama bank Riau-Kepri Syariah. Hari ini kita sudah berdiri sendiri,” ujar Anwar.
Direktur Utama Perumda BPR Tuah Karimun, Azlan mengatakan, pihaknya akan meningkatkan pelayanan, termasuk salah satu produk unggulan layanan Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda).
Melalui program Kurda, pelaku UMKM bisa mendapat pembiayaan maksimal plafon hingga Rp10 juta dengan bunga nol persen, setelah mendapat subsidi pemerintah.
“Kurda ini produk unggulan kami, di mana kami bekerja sama dengan dinas koperasi. Peminjam khusus untuk segmen UMKM yang butuh pembiayaan,” ujarnya.
Azlan menyebutkan pihaknya telah mencairkan program Kurda sekitar Rp800 juta kepada 100 nasabah.
“Untuk persyaratan silahkan ajukan ke kami. Diantara syaratnya terdaftar di dinas koperasi, memiliki NIB, dan layak secara usaha. Artinya memang pelaku usaha,” terangnya.
