JAKARTA – Wacana usulan menggulirkan hak angket DPR, guna mengusut dugaan kecurangan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mencuat.
Usulan tersebut datang dari calon presiden (capres) nomor 3 Ganjar Pranowo. Ganjar berpandangan bahwa kecurangan Pemilu 2024 sudah dilakukan terang-terangan.
Capres Ganjar meminta dua partai pengusungnya di DPR yakni PDI-P dan PPP untuk menggunakan hak angket mereka.
Melansir dari situs resmi DPR, hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
“Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku penyelenggara pemilu,” kata Ganjar dalam keterangannya, Senin 19 Februari 2024 dikutip dari kompas.
Kemudian Ganjar juga mendorong kubu capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar untuk menggunakan hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024.
Ganjar menyebutkan, dibutuhkan komunikasi antara kubu pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud untuk memuluskan wacana hak angket ini.
Menurut Ganjar dengan keterlibatan Nasdem, PKS, PKB, serta PDI-P dan PPP, maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat digolkan oleh lebih dari 50 persen anggota DPR.
Selain itu, Ganjar juga mempersiapkan langkah-langkah lainnya jika hak angket DPR tidak gol. Dia akan mendorong penggunaan hak interpelasi DPR.
“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” ujar Ganjar.
Sementara capres di kubu sebelah Anies Baswedan angkat bicara terkait pernyataan Ganjar soal hak angket.
Anies menyebutkan partai partai di dalam Koalisi Perubahan yakni NasDem, PKB, dan PKS siap bekerja sama untuk mendorong menggulirkan hak angket di DPR RI guna mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024.
Kemudian PKS menilai hak angket dugaan kecurangan pemilu tak bisa dilakukan dalam waktu dekat.
“Usulan Mas Ganjar dan Mas Anies bagus. Tapi sepertinya tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Parpol sedang konsentrasi pengawalan suara di legislatif,” kata juru bicara PKS, Ahmad Mabruri, Selasa 20 Februari 2024 dikutp dari detik.
