TANJUNGPINANG – Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menegaskan bahwa pelayanan publik tidak boleh terhenti meski memasuki masa libur panjang. Hal ini disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Rabu 26 Maret 2025.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Raja Ariza, Sekretaris Daerah Zulhidayat, para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat, dan lurah. Berbagai agenda strategis dibahas, mulai dari evaluasi program kerja, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), kesiapan pelayanan publik sebelum dan setelah libur, hingga pelaksanaan program 100 hari kerja.
Lis menekankan pentingnya langkah konkret setelah libur panjang agar roda pemerintahan tetap berjalan. “Harus ada persiapan matang agar pelayanan publik tidak terhenti. Program 100 hari kerja juga harus tetap berjalan optimal, termasuk dalam penyusunan APBD perubahan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti peran penting media sosial pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, terutama terkait harga kebutuhan pokok menjelang dan setelah Lebaran.
“Kominfo dan OPD terkait harus aktif memperbarui informasi. Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan data akurat karena tidak ada pembaruan dari pemerintah,” ujar Lis.
Beberapa OPD seperti Disdukcapil, Dinkes, dan Satpol PP akan tetap beroperasi selama libur. Wali Kota meminta jadwal layanan diumumkan dengan jelas, termasuk kesiapan rumah sakit dan ambulans dalam kondisi darurat.
“Website dan media sosial Pemko harus tetap aktif meskipun libur. Jangan sampai ada kesan pemerintah ikut ‘cuti’ sementara masyarakat butuh layanan,” tambahnya.
Di bidang pendidikan, Lis meminta Dinas Pendidikan menyiapkan surat edaran bagi sekolah-sekolah untuk menerapkan program shalat berjemaah bagi siswa kelas 3 SD ke atas, kewajiban mengaji sebelum pelajaran, serta penerapan jam malam bagi siswa.
“Ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari pembinaan karakter. Harus ada evaluasi yang jelas agar program ini tidak hanya berjalan di awal, tetapi terus berkelanjutan,” ucapnya.
Dalam sektor perizinan, Lis menegaskan agar proses pengurusan izin dipercepat, terutama bagi bangunan yang tidak bersengketa dan sesuai tata ruang.
“Jika semua syarat terpenuhi, tak perlu dipersulit. Rekomendasi bisa langsung diberikan agar masyarakat bisa segera membangun,” katanya.
Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan, setiap proyek pembangunan diwajibkan menanam minimal satu pohon untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan resapan air.
“Ini bukan hanya aturan formalitas, tetapi bagian dari upaya menjaga lingkungan,” tambahnya.
Baca juga: Wako Lis Bagikan Bingkisan Idulfitri dan Insentif untuk Ketua RT/RW
Lis juga meminta semua OPD mengevaluasi kinerja pegawai dan menindaklanjuti rekomendasi tahun sebelumnya. Ia mengingatkan agar setiap kendala segera dicari solusinya agar pelayanan tetap optimal.
“Rapat pasca-Lebaran harus sudah memiliki daftar permasalahan yang perlu ditindaklanjuti. Jangan hanya kumpul tanpa ada progres,” tegasnya.
Dalam rapat ini, para kepala OPD memaparkan progres kerja di masing-masing instansi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.
Dengan kesiapan matang ini, Lis berharap masyarakat tetap mendapatkan pelayanan terbaik meskipun dalam suasana libur panjang. (mba/*)
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
