NATUNA – Sebanyak 27 orang pejabat eselon III dan ahli madya di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna mengikuti seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama. Para pejabat itu memperebutkan 10 posisi jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kosong.
Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Bupati, Jalan Batu Sisir, Kecamatan Bunguran Timur itu dipimpin oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Natuna, Robertus Louis Srevenson selaku Sekretaris panitia seleksi (Pansel).
“Sekitar 27 orang pejabat eselon III dan ahli madya,” kata Louis, Senin (28/03).
Baca juga: Pemkab Natuna Akan Berikan Insentif Pajak bagi Investor Baru
Louis menjelaskan, saat ini seleksi tersebut sudah memasuki tahap makalah dan akan dilanjutkan ke tahap wawancara.
“Wawancara siang, pendalaman dari makalah yang ditulis,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Natuna, Muhammad Alim Sanjaya mengatakan, dalam seleksi tersebut Pemkab Natuna melibatkan tiga akademisi dari dua universitas.
“Prof. Yusri dan dr. Rahyunir Universitas Islam Riau (UIR) dan dr. Fitri Universitas Maritim Raja Ali Haji,” ujarnya.
Ia menyebut, usai seleksi data peserta akan disandingkan dengan data Provinsi Kepri, kemudian akan dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Kita masukkan ke aplikasi KASN,” tuturnya.
Baca juga: Pemkab Natuna Terima Hibah Aset dari Kemendes DPTT
Salah satu peserta seleksi, Nur Parta mengatakan, dirinya optimistis bisa lolos dalam seleksi tersebut. Pasalnya, ia sudah lama mempersiapkan diri untuk mengikuti lelang jabatan atau open bidding tersebut.
“Kita tetap berusaha, biarkan tuhan yang menentukan,” ucapnya.
Ia mengaku mengikuti untuk Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Natuna.
“Saya memilih disana,” pungkasnya.
Adapun posisi jabatan yang kosong yakni Kepala Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kepala Satpol, Sekretariat DPRD, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan, Kepala Dinas PTSP, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah yang saat ini masih kosong
