BATAM – Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 di sejumlah daerah di Indonesia termasuk Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) khususnya Batam semakin dekat.
Melalui kampanye terbuka dan baliho yang dibumbui janji manis para calon kepala daerah sudah tersebar dimana-mana.
Baliho-baliho itu menghipnotis masyarakat, agar mendukung dan memberikan suaranya kepada pasangan calon (Paslon) yang maju.
Seorang pekerja di salah satu perusahaan manufaktur di Kota Batam, Amelia Safitiri berharap, ada sosok pemimpin yang maju adalah figur yang dapat mensejahterakan masyarakat termasuk kaum buruh.
Sementara itu, seorang ibu rumah tangga, Rina berharap siapapun kepala daerahnya nanti dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya di Kepri, maupun di Batam karena masih tingginya angka pengangguran.
Lantas apakah yang seharusnya menjadi orientasi calon kepala daerah saat maju di Pilkada?
Pengamat yang juga Asesor Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja serta Tenaga Ahli Analisis Pasar Kerja dan Kebutuhan Pelatihan Kerja Luar Negeri di Kementerian Ketenagakerjaan RI, Syaiful Syarifuddin mengatakan, pilkada seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek politik semata.
Dia menyebutkan, seorang calon kepala daerah perlu mengutamakan visi yang memuat kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Syaiful menerangkan bahwa kebijakan yang baik adalah kebijakan yang berorientasi pada tiga pilar kesejahteraan.
“Yang utama dalam pembangunan itu adalah kesejahteraan masyarakat. Kami menyebutnya dengan tiga pilar sejahtera, yaitu sejahtera dalam sandang, pangan, papan. Sejahtera dalam pendidikan, dan sejahtera dalam kesehatan,” kata Syaiful Syarifuddin.
Menurut Syaiful, kesejahteraan pertama adalah memastikan bahwa seluruh kebutuhan primer masyarakat terpenuhi.
“Masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, dan papan. Selain itu, pola makan 4 sehat 5 sempurna yang bergizi tercukupi,” sambungnya.
Pilar kedua adalah pendidikan. Syaiful menekankan bahwa seluruh masyarakat harus mendapatkan akses pendidikan yang memadai, termasuk pendidikan literasi dan keterampilan terapan seperti pendidikan vokasi, sebagai alat untuk hidup.
“Sehingga indeks pembangunan manusia akan meningkat, yang akhirnya berdampak positif pada kesejahteraan sosial masyarakat,” tambah Syaiful.
Pilar terakhir, menurut Syaiful, adalah kesejahteraan dalam bidang kesehatan. Ia menekankan, pentingnya akses terhadap fasilitas kesehatan yang layak bagi semua lapisan masyarakat, agar usia harapan hidup meningkat.
“Masyarakat berhak menerima fasilitas kesehatan, agar hidup layak dan layak hidup bisa mencapai usia 80 tahun ke atas tanpa ada kendala,” ungkapnya.
Dia menambahkan, ketiga pilar itu yang harus menjadi fondasi dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemimpin daerah. Selain itu, tak kalah pentingnya menjaga stabilitas birokrasi dan pemerintahan.
“Sifatnya birokrasi dan tertib dalam pemerintahan jangan diobrak Abrik. Karena kalau dilakukan reposisi atau kembali dari nol, sampai kapanpun negeri ini akan selalu tertinggal. Sementara pelaku ekonomi akan mengambil keuntungan dari hal tersebut,” tutupnya.
