Batam – Nomor handphone anggota DPRD Kota Batam, Kepulauan Riau Mochamat Mustofa diretas oleh orang tidak bertanggung jawab dengan menyebar short messgae service atau SMS terkait aksi demo buruh, Kamis (25/11).
Bunyi SMS yang disebarkan itu berisikan pesan yang propokatif. “Woy sudala bubar balek aje takde guna lahtu demo demo nak jadi penyusah aja kalian tu semua, adek2 mahasiswa aja dah di kase duet sama Rudi, partai Nasdem dan PAN punya pasal lah ni nak ambil muka aja di aksi buruh,” tulis nomor telpon serupa milik Mustofa.
Saat menyampaikan orasi, Panglima Garda Metal FSPMI Kota Batam, Suprapto mengumumkan kepada para peserta aksi bahwa nomor mantan aktivis buruh yang dulu sering berjuang bersama dengan mereka telah diretas oleh orang tidak tidak bertanggung jawab.
Di mana dalam SMS yang disebar itu memprovokasi bahwa demo yang dilakukan pada hari ini menuntut UMK sebesar 7 sampai 10 persen tidak ada gunanya dan merupakan kepentingan segelintir partai.
“Jika ada kawan kawan yang menerima SMS dari nomor bung Mustofa maka jangan percaya karena itu hoaks bukan dari dia,” ujar Suprapto.
Sementara itu, Mustofa mengaku tidak pernah mengirimkan pesan singkat kepada siapapun apalagi berisi provokasi seperti itu.
“Saya tidak tahu, tiba-tiba ditelepon banyak orang. Itu bukan saya yang kirim, saya baru dapat kabar dari teman-teman terkait kebenaran hal itu, itu jelas hoaks dan provokasi,” ujar Mustofa di Batam.
Baca Juga: Buruh Kepung Kantor Graha Kepri Batam, Minta Kenaikan Upah 10 Persen
Mustofa mantan aktivis buruh mengatakan, sangat mendukung gerakan yang dilakukan buruh dalam menuntut haknya.
“Perjuangan teman-teman buruh yang saat ini dilakukan jelas tidak mudah dan berat karena melawan sistem, sistem yang tidak berpihak kepada buruh sendiri.”
“Sistem yang diciptakan negara tapi malah membuat rakyatnya sengsara,” ujar anggota Komisi IV DPRD Kota Batam.
Menurutnya, perjuangan serikat buruh di Kota Batam yang dilakukan hingga hari ini masih dalam koridor dan terarah.
“Hal ini berguna agar pimpinan Negara Indonesia mendengar dan Gubernur Kepri serta Wali Kota Batam melawan sistem Pemerintah Pusat,” ujarnya.
Ia juga menyesalkan sikap Gubernur Kepri yang dianggapnya tidak berani melawan sistem yang dibuat pemerintah pusat.
“Karena secara aturan kerja gubernur sudah dibatasi dari aturan yang ada jelas yang salah itu di pusat. Disini teman-teman buruh meminta hal yang mudah agar Pemerintah bisa memenuhi Hak buruh,” pungkasnya. (*)
