Jakarta – Ekonom sekaligus Founder Narasi Institute Fadhil Hasan menilai kebijakan penguncian wilayah (lockdown) tidak akan menjadi pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menahan lonjakan kasus positif virus corona (covid-19). Pasalnya, anggaran yang dibutuhkan sangat besar.
Jika kebijakan PPKM Mikro kemudian diubah jadi lockdown, maka sudah pasti angkanya lebih dari dana PEN saat ini. Estimasinya merujuk pada komponen ekonomi apa saja yang perlu ditanggung pemerintah untuk masyarakat, lalu berapa lama durasi kebijakan itu diterapkan.
Bahkan, Fadhil menilai, dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) di anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tak akan mampu menopang kebutuhan dana jika kebijakan ini diambil. Artinya pemerintah pasti bangkrut.
“Jadi kalau PSBB (lockdown), pasti dampak secara ekonomi sangat signifikan, meski kalau mau lebih efektif ya lockdown sekalian, tapi konsekuensinya sangat memberatkan ekonomi karena pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan pokok untuk masyarakat, dan itu pasti membuat bangkrut,” ujar Fadhil, kemarin.
Kendati belum bisa membagi hitungan-hitungan berapa sekiranya kebutuhan dana PEN untuk menopang ekonomi saat lockdown, Fadhil memastikan tambahan anggaran yang diperlukan sangat besar.
Hal ini berasal dari asumsi perlu bantuan sosial (bansos), subsidi, hingga berbagai insentif kepada masyarakat dan pelaku dunia usaha.
