Pada tahun ini saja misalnya, pemerintah sudah menganggarkan dana PEN mencapai Rp699,43 triliun untuk pemulihan ekonomi dengan penerapan skema PPKM Mikro. Alokasi dana pada tahun ini saja sudah naik tinggi dibanding tahun lalu saat pandemi baru muncul di Indonesia, yaitu sekitar Rp579,78 triliun.
“Besaran dana PEN ini juga bergantung dengan seberapa lama kebijakan ini berlangsung, lonjakan kasusnya berlangsung, misal kalau dua minggu saja cukup atau ternyata butuh sebulan terus begini kebijakannya, meski saya berapa besarannya belum tahu,” katanya.
Selain itu, menurut Fadhil, kebutuhan dana PEN yang meningkat untuk lockdown tidak sebanding dengan kemampuan APBN. Sebab, penerimaan negara justru akan semakin seret saat lockdown karena aktivitas ekonomi benar-benar tidak jalan.
Sementara sumber belanja tidak mungkin mengandalkan utang lagi, lantaran sudah menumpuk.
Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad juga mengamini hal tersebut.
“Karena kalau tambah utang lagi sudah tidak mungkin, agak berat, apalagi 2023 nanti defisit harus kembali ke 3 persen (dari PDB), di 2022 saja sudah harus mulai turun ke 4 persen,” ungkap Tauhid.
Satu-satunya cara adalah memanfaatkan dana PEN yang ada semaksimal mungkin. Begitu juga dengan APBN.
Jurus paling mentok, sambungnya, adalah realokasi anggaran. Khususnya, proyek-proyek infrastruktur dan reformasi kebijakan berjangka panjang, mau tidak mau diundur perlahan.
