TANJUNGPINANG – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad mengungkapkan adanya kemungkinan akan mengimpor daging sapi jika kebutuhan di daerah tidak terpenuhi akibat penghentian sementara pengiriman sapi dari Jambi.
Menurut Ansar, langkah itu diambil ketika stok sapi lokal yang ada di beberapa daerah seperti Kabupaten Anambas dan Natuna tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan harian msayarakat dan hewan kurban pada Iduladha 1443 Hijrian mendatang.
“Kalau dimungkinkan tambahan impor daging sapi segar dari luar, maka kita usulkan. Tapi kita akan rapatkan itu dulu Senin (23/5), jangan bilang tak ada dulu, nanti mana tahu di Anambas banyak, di Natuna banyak,” kata Ansar, Jumat (20/5).
Baca juga: Pesanan Sapi Tak Kunjung Dikirim, Pedagang dan Peternak Mengadu ke DPRD Kepri
Selain itu, Ansar juga akan mempertimbangkan untuk mendatangkan sapi dari provinsi lain yang tidak terjangkit PMK. Namun, kebijakan ini diambil lagi-lagi ketika stok sapi lokal tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di Kepri.
“Kalau nanti stok kita untuk Iduladha tidak memungkinkan, kita minta izin untuk membawa dari provinsi lain yang belum terdeteksi PMK,” ungkapnya.
Namun demikian, Ansar memastikan akan menghitung ketersediaan stok sapi dan kebutuhan harian masyarakat jelang Iduladha. Selain itu, Pemerintah Provinsi Kepri juga akan menghitung jumlah sapi lokal di seluruh daerah di Kepri.
“Kita akan rapat, kita akan menghitung ketersediaan sapi kita untuk kebutuhan harian, karena kebutuhan harian tak terlalu banyak,” imbuhnya.
Mantan Bupati Bintan ini menegaskan akan mengutamakan sapi lokal untuk memenuhi kebutuhan harian dan hewan kurban.
“Mau gak mau mereka kejar kesana. Tapi konsekuensinya harganya meningkat. Saat seperti ini mau tidak mau masyarakat harus ada pilihan,” pungkasnya.
Baca juga: Daging Sapi dan Kambing Terancam Kosong di Pulau Bintan
Sebelumnya, Perkumpulan Pedagang Daging Sapi dan Peternak Sapi menemui DPRD Kepri untuk menyampaikan keluhan mereka.
Hal ini dilakukan karena kebijakan yang diambil Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi untuk menghentikan sementara pemberian pelayanan sertifikasi karantina hewan terhadap pengeluaran media pembawa Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
Muhammad Thamrin mengatakan, kebutuhan hewan kurban di Tanjungpinang dan Bintan mencapai 2.000 ekor sapi dan 4.000 ekor kambing.
“Di Tanjungpinang dan Bintan baru tersedia 500 ekor sapi yakni sekitar 2,5 persen dan 0 persen untuk kambing, ini jadi masalah, mengingat idul adha tinggal 50 hari lagi,” katanya.
Ketua Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin yang menerima secara langsung aduan dari pedagang dan peternak sapi mengatakan, akan langsung menyampaikan keluhan mereka ke Gubernur Kepri.
“Di Tanjungpinang dan Bintan membutuhkan ribuan ekor sapi, tapi stoknya sekarang sedikit. Ini akan kita sampaikan langsung ke Gubernur,” katanya.
Ia meminta, Pemerintah Provinsi Kepri untuk fokus mengatasi masalah yang dialami oleh pedagang dan peternak sapi.
“PMK ini sebenarnya ada vaksinnya, apabila diterapkan ke sapi, maka sapi tersebut tidak akan bermasalah jika langsung dimasukan ke kandangnya,” ucapnya.
Dengan lamanya proses pengiriman, ia menghawatirkan adanya permainan yang menginginkan proses daging import lebih cepat diproses.
“Kita khawatirkan adanya permainan dari luar, bahwa ingin import daging sapi cepat diserap. Kalau tidak ada daging segar otomatis pilihannya daging beku. Saya akan pantau itu,” tegasnya.
Ia berharap, pemerintah provinsi untuk segera menyelesaikan masalah keterlambatan pengiriman sapi karena adanya penyekatan PMK.
“Kasian mereka, mereka memutar modal bukan pakai uang sendiri melainkan uang pinjaman dari Bank yang harus segera dikembalikan,” tutupnya.
