BATAM – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepulauan Riau (Kepri), Cahya, meminta regulasi yang bertolak belakang dengan status Free Trade Zone (FTZ) Batam harus diubah.
Hal itu ia sampaikan usai bertemu Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan, Ahad 17 Desember 2023 saat kunjungan kerja ke Pasar Tos 3000 Jodoh, Kota Batam.
“Banyak regulasi dari pemerintah sekarang masih belum bebas sekali untuk di Batam. Kita mau next jika ada regulasi bertolak belakang dengan FTZ, itu yang harus kita ubah,” kata dia.
Menurutnya, meski Batam berstatus FTZ, tetapi kebebasan dalam bertransaksi masih belum terasa mudah.
“Kalau kita ngomong, FTZ kita dikebiri. Banyak regulasi antar kementerian yang masih membatasi gerak gerik kita di sini,” kata dia.
Menurutnya, FTZ pada masa kepemimpinan BJ Habibie justru lebih mudah dalam melalukan transaksi. Sebab, regulasi yang tidak begitu rumit.
“FTZ-nya [zaman] Pak Habibie, kita bisa bebas banget. Salah satu, barang-barang yang masuk dulu sudah cukup hanya dengan rekomendasi Gubernur dan Kepala BP Batam,” kata dia.
Baca juga: Mendag RI Tinjau Pasar Tos 3000 Batam, Zulhas: Harga Bahan Pokok Stabil
Namun, sekarang harus lebih dahulu diperiksa terlebih oleh BPOM pusat. “Mana BPOM-nya bukan dari Batam, tapi Jakarta, itu harus diubah,” kata dia.
Menurutnya, respons Zulhas terkait hal tersebut sangat baik. Ia pun berharap aspirasinya tersebut nantinya bisa benar-benar diserap oleh pemerintah. (*)
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
