BATAM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Nuryanto, menyoroti soal wacana Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, terkait Pulau Galang menjadi opsi lokasi penampungan bagi pengungsi Rohingya.
Pria yang akrab disapa Cak Nur itu mengatakan, pihaknya tengah menunggu petunjuk resmi dan instruksi lebih lanjut dari pemerintah pusat. Kendati belum dibahas dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Batam, ia menegaskan pentingnya menghormati usulan tersebut.
“Belum ada pembahasan terkait wacana itu. Resmi dan tidaknya kan kita belum tahu. Kita tunggu saja nanti informasinya. Petunjuknya biasanya itu kan ada instruksi-instruksi,” ujar Nuryanto, Selasa 12 Desember 2023.
Ia juga mengaku belum bisa berkomentar lebih banyak terkait wacana tersebut. Cak Nur menekankan, pihaknya akan menunggu instruksi pemerintah pusat sekaligus memantau perkembangan terkait pengungsi Rohingya di Indonesia.
“Kalau ini kan baru wacana statement dari bapak Wapres, harus sama-sama kita hormati dan kami tidak berkomentar itu kan lebih baik. Nanti kan ada instruksi seperti apa di daerah,” ucapnya.
Baca juga: Pulau Galang di Batam Jadi Opsi Penampungan Pengungsi Rohingya
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin buka opsi Pulau Galang di Batam, Kepulauan Riau (Kepri) sebagai lokasi penampungan bagi pengungsi Rohingya.
Menurut pandangan Wapres Ma’ruf Amin, sebab Pulau Galang punya sejarah sebagai tempat penampungan pengungsi asal Vietnam beberapa tahun silam
Ia juga mengingatkan, masalah penanganan pengungsi Rohingya adalah masalah kemanusiaan yang harus diatasi bersama.
“Mereka pengungsi Rohingya, bagaimanapun ini kemanusiaan. Karena kemanusiaan, harus kita tanggulangi,” kata Ma’ruf Amin, keterangan resminya, Rabu 06 Desember 2023.
Dia juga mengungkapkan, pengungsi Rohingya tidak mungkin ditolak. Namun ia juga mengingatkan, sebelum warga Rohingya ditampung, pemerintah Indonesia harus menyiapkan berbagai antisipasi.
Wapres Ma’ruf Amin menekankan, hal itu penting dilakukan agar tidak menimbulkan beban di kemudian hari bagi Indonesia, baik dari sisi kenegaraan atau masyarakat.
“Kita akan bicarakan juga dengan UNHCR yang punya tanggung jawab masalah pengungsian di PBB. Ini harus dilakukan pembahasan bersama,” ungkapnya. (*)
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
