6. Gubernur dan Wagub Kepri untuk mengevaluasi barang dan jasa yang dianggap tidak mendesak dan tidak perlu (pengadaan kasur gubernur) di tengah kondisi penduduk miskin yang meningkat, pengangguran banyak dan masyarakat sulit secara ekonomi
7. Gubernur dan Wagub Kepri untuk dapat mengambil tindakan taktis dan strategis terhadap kapal asing yang masuk ke parairan laut Natuna
8.Gubernur dan Wagub Kepri menyelesaikan masalah pertambangan baik legal maupun ilegal di Kepri yang telah ditegur Kementerian ESDM RI
9. Gubernur dan Wagub Kepri menyelesaikan permasalahan pendidikan dan mendistribusikan dana pendidikan kepada siswa dan mahasiswa yang kurang mampu di Kepri sesuai amanah undang-undang.
10. Gubernur dan Wagub Kepri menyelesaikan permasalahan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan ekonomi seluruh kabupaten/kota Kepri sesuai kewenangan yang sudah didukung peratusan perundang-udangan.
Tuntutan itu ditandatangi Ketua Tim Kajian Aksi Zukfikar Rahman berserta Koordinator Aksi I-III, Zulkarnain, Repin Ocri Multi dan Wahyu Ramadhan W.
Hingga berita ini diterbitkan mahasiswa masih berunjuk rasa di kantor Gubernur Kepri. (*)
