TANJUNGPINANG – Akademisi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang, Robby Patria menyebut penetapan Pj Wali Kota Tanjungpinang, Hasan, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat tanah dapat mempengaruhi kekuatan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, pada Pilkada 2024.
“Bisa disebut sekarang ini kekuatan Ansar ‘patah satu kaki’,” kata Robby di Kampus UMRAH Senggarang, Senin 22 April 2024.
Bukan tanpa sebab, menurutnya, alasan Gubernur Ansar menjadikan Hasan sebagai sebagai PJ Wali Kota Tanjungpinang adalah untuk menancapkan kekuatan politiknya di Kota Gurindam.
Apalagi jabatan yang dipangku Hasan dapat mempengaruhi birokrasi secara tidak langsung dan memberi ruang untuk sejumlah panggung politik.
Kasus Hasan itu, menurut dia, dapat mempengaruhi Partai Golkar tempat Ansar bernaung sebagai politisi. Ansar bisa saja dinilai menempatkan figur yang tidak ‘clean and clear’ di Pemkot Tanjungpinang.
“Karena akan banyak asumsi yang akan mengatakan Ansar tidak memasang orang yang bersih,” tuturnya.
Namun, Robby menilai, Ansar tidak akan tinggal diam. Sebagai bakal calon gubernur yang akan maju kembali, Ansar akan berupaya meletakkan kembali orang yang bisa dikendalikan sebagi PJ Walikl Kota Tanjungpinang.
“Apalagi Tanjungpinang dan Bintan merupakan basisnya Ansar,” ujarnya.
Terlebih lagi, PJ Wali Kota Tanjungpinang merupakan jabatan yang strategis secara politis, maka posisi ‘sexy’ ini bisa jadi rebutan banyak pihak.
“Bisa saja banyak pihak yang juga ikut mengusulkan pengganti. Tapi bagusnya langsung nama yang dari Kemendagri saja yang menggantikan Hasan,” katanya.
Saat ditanyakan apakah kasus yang menjerat Hasan sarat akan muatan politisasi, ia memandang, walaupun baru terangkat sekarang, kasus tersebut merupakan tindak pidana murni.
“Namun tetap bisa saja masuk ke dalam ranah politik, karena politik meliputi segala hal. Hanya saja kan unsur politiknya tidak terlalu terlihat,” ujarnya.
Baca juga: Pj Wali Kota Tanjungpinang Jadi Tersangka, Pengamat: Tak Ada Muatan Politik
Untuk itu, Robby menilai Hasan sebaiknya harus segera mengundurkan diri sebagai PJ Walikota Tanjungpinang. Kendati statusnya kini belum bisa dinyatakan bersalah. “Ini supaya birokrasi di Tanjungpinang tidak macet,” ungkapnya.
Lagipula, menurut dia hal ini juga untuk menyelamatkan muka Ansar sebagai Gubernur. Sebab, bisa dikatakan Hasan merupakan anak buah Gubernur Kepri.
“Kedepannya semoga Gubernur Ansar mengusulkan pengganti Hasan dengan sosok yang benar-benar beritegritas, paling tidak sampai Pilkada 2024,” ujarnya. (*)
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
