Jakarta – Ikatan Sarjana Olahraga Republik Indonesia (ISORI) mendukung Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali untuk menuntaskan persoalan sanksi dari Badan Anti-Doping Dunia (WADA) terhadap Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) yang saat ini menjadi perhatian dunia.
Ketua Umum ISORI Syahrial Bakhtiar menilai, pembentukan tim akselerasi dan investigasi penyelesaian sanksi WADA tepat. Selain itu pihaknya juga mendukung jika permasalahan ini diselesaikan lewat jalur hukum.
Baca juga: Bendera Indonesia Tak Berkibar di Piala Thomas, KOI Kecewa dengan LADI
“ISORI mendukung rencana membawa persoalan sanksi doping ke jalur hukum agar akar pemasalahannya terang benderang,” kata Syahrial Bakhtiar seperti dikutip dari laman resmi Kemenpora di Jakarta, Kamis (21/10).
Tim akselerasi dan investigasi bentukan Kemenpora, kata dia, diharapkan bisa bekerja dengan cepat mengingat dampak sanksi WADA cukup berat dan bahkan sudah dirasakan saat tim bulu tangkis Indonesia menjadi juara Piala Thomas di di Ceres Arena, Aarhus, Denmark, Minggu (17/10). Saat seremoni, bendera Merah Putih tidak bisa dikibarkan.
Baca juga: Puan Maharani Minta Pemerintah Selesaikan Sanksi WADA
Syahrial Bakhtiar juga mengusulkan agar tim akselerasi dan investigasi menelusuri di semua lini termasuk kepengurusan dari LADI. Apalagi kepengurusan lembaga anti-doping Indonesia belum lama terjadi perubahan. Pada periode 2017-2020, LADI dipimpin Zaini Khadafi Saragih dan saat ini dipimpin oleh Mustafa Fauzi.
“ISORI tidak ragu dengan komitmen Menpora Amali dalam menyelesaikan permasalahan ini. Semoga semuanya bisa terungkap,” tuturnya.
Selama masa pandemi, kejuaraan di Indonesia terbilang mati suri hingga akhirnya beberapa kejuaraan bisa digelar yang salah satunya Pekan Olahraga Nasional (PON) 2021 di Papua.
Baca juga: Jokowi: Piala Thomas Akhirnya Kembali setelah Penantian 19 Tahun
Terkait tes doping, Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) secara resmi menjalin kerja sama dengan Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) untuk mengawasi penyelenggaraan kejuaraan empat tahunan tersebut. Nota Kesepahaman (MoU) sendiri dilakukan pada 28 November 2020.
Permasalahan sanksi WADA dan langkah yang dilakukan Kemenpora sebelumnya juga menjadi pantauan banyak pihak yang di antaranya dari Asosiasi Profesor Keolahragaan Indonesia (Apkori), politisi seperti Bima Aria hingga Putra Nababan hingga mantan atlet seperti Candra Wijaya dan Taufik Hidayat.
