Ukay juga menjelaskan bahwa sebaran pabrik minyak goreng saat ini pun tidak merata, karena sebagian besar pabrik berada di pulau Jawa, tidak menyebar di wilayah perkebunan kelapa sawit.
“Padahal ketergantungan pabrik minyak goreng akan pasokan CPO menjadi sangat besar,” katanya.
Penelitian ini datang dari adanya indikasi kartel yang diungkapkan oleh YLKI dari tingginya harga minyak goreng sejak akhir tahun lalu yang mencapai Rp20 ribu per liter, sampai pada akhirnya pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) membuat aturan minyak goreng satu harga Rp 14 ribu per liter.
Penetapan satu harga pada minyak goreng tersebut dinilai KPPU bagus dalam jangka pendek, tetapi di jangka panjang belum dapat menyelesaikan persoalan industri yang diwarnai oleh tingginya konsentrasi pelaku usaha yang terintegrasi dan kebijakan yang belum mendorong peningkatan jumlah pelaku usaha di industri tersebut.
Rp7,6 Triliun untuk Subsidi Minyak Goreng
Pemerintah hadir menstabilkan harga minta dengan kebijakan Minyak Goreng Satu Harga. Dengan kebijakan ini maka semua minyak goreng baik kemasan biasa maupun premium menjadi Rp 14 ribu per liter.
“Ini merupakan upaya lanjutan pemerintah untuk menjamin ketersediaan salah satu bahan pokok tersebut dengan harga terjangkau,” ujar Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan melalui akan twitternya, Jumat (21/1).
