JAKARTA – Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) menepis isu bahwa Airlangga Hartarto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi izin ekspor minyak mentah sawit.
Kabar itu berembus setelah Airlangga Hartarto mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Namun, kabar itu dibantah Kepada Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI, Harli Siregar. Darimana informasinya ? Kami belum ada info soal itu, terima kasih,” kata Harli dikutip dari teropongnews, Senin 12 Agustus 2024.
Perlu diketahui, sebelumnya pada 24 Juli 2023, Airlangga datang memenuhi panggilan penyidik pidsus Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi korupsi migor.
Akan tetapi sampai saat ini tidak ada lagi pemeriksaan ulang terhadap Airlangga yang dilakukan penyidik pidsus Kejagung.
Baca juga: Airlangga Hartarto Mundur Dari Ketum Partai Golkar
Sebelumnya diberitakan, Airlangga Hartarto menyatakan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar.
Dalam pernyataan pengunduran dirinya itu, Airlangga menyebut hal itu dilakukan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dan memastikan stabilitas transisi peralihan pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat.
“Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketum DPP Partai Golkar,” ujarnya dalam sebuah rekaman video ulasan.co terima, Ahad 11 Agustus 2024.
Ia menambahkan, pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, Sabtu, 10 Agustus 2024. Menurutnya, sebagai partai besar yang telah matang dan dewasa, maka DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan AD/ART yang berlaku.
“Semua proses ini akan dilakukan dengan tertib, damai dan menjunjung tinggi Marwah partai Golkar. Demokrasi harus kita kawal dan dikembangkan terus menerus,” sambungnya.
Menurutnya, partai politik adalah pilar demokrasi sehingga harus diperhatikan demokrasi harus terus berjalan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.
“Selama 60 tahun partai Golkar telah menjadi kekuatan terdepan demokrasi di Indonesia,” ujarnya. (*)
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
