BATAM – Keluhan honorer SD-SMP di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, terkait kendala susahnya mendaftar seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan diteruskan ke pemerintah pusat.
Hal itu merupakan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Forum Guru Honorer SD-SMP Negeri (FGHSN) se-Batam, DPRD, Dinas Pendidikan, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Batam, Selasa (05/09).
Dalam rapat itu, guru menyampaikan pengalaman mereka perihal sistem yang tidak dapat terakses saat ingin mengisi resume dan formasi pada laman pendaftaran seleksi PPPK.
Kemudian ada juga soal tidak adanya formasi bagi guru berlatarbelakang bahasa Inggris untuk tingkat SD.
Sekretaris Dinas Pendidikan Batam, Qurniadi menilai, permasalahan itu akan menjadi pembahasan Disdik Batam. Kemudian akan diteruskan ke pemerintah pusat sebagai pemilik sistem penerimaan PPPK.
“Kalau masalah sistem, berarti ada di pusat. Kemungkinan karena tidak linier. Pasti pasti akan kita sampaikan,” katanya.
“Kita ajukan itu 856 formasi. Yang yang diakomodir pusat hanya 277. Akan kita selesaikan ini,” lanjut Qurniadi.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Batam, Aman menuturkan, permalasahan itu harus segera diselesaikan. Terlebih, waktu penerimaan PPPK sudah di depan mata yakni 16 September mendatang.
Bahkan bila perlu, ia mengajak Disdik dan BKPSDM Batam sama-sama berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan permasalahan itu.
“Kalau daerah ini hanya menerima informasi dari pusat. Kita mengajak OPD terkait Disdik dan BKPSDM untuk berangkat. Cukup perwakilan saja. Ini kan hal yang sifatnya krusial,” ujarnya.
Baca juga: Ratusan Guru Honorer di Batam Kesulitan Akses Laman Pendaftaran Seleksi PPPK
Ia menilai, kesempatan penerimaan PPPK nanti harus dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Jika banyak pengangkatan PPPK, maka beban daerah akan berkurang.
“Pusat sudah memberikan kesempatan. Kalau jadi PPPK kan beban daerah juga berkurang,” tambahnya. (*)
Ikuti Berita Lainnya di Google News
