JAKARTA – Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) RI digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (Bansos) berupa beras.
Diketahui KPK telah menggeledah kantor Kemensos, Selasa (23/5/2023). KPK mengendus adanya dugaan rasuah penyaluran bansos untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021.
Staf Khusus (Stafsus) Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa, Don Rozano Sigit Prakoeswa, menampik adanya pemeriksaan terhadap Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini.
“Nggaklah, kan itu terjadi udah 2020. Apalagi yang mau dikonfirmasikan? Wong sudah kejadiannya,” kata Don saat ditemui di kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (23/05) malam.
Ketika ditanyakan siapa-siapa yang diperiksa KPK, dia mengaku tak mengetahui hal itu. Don juga tak mengetahui lokasi mana saja yang menjadi tujuan penggeledahan tim antirasuah itu.
Meski demikian, Don menyampaikan, informasi yang didapatnya, yakni proses mencari tambahan barang bukti hanya melibatkan satu direktorat jenderal.
“Saya gak tahu detailnya, karena saya juga gak ngikutin tim itu datang, kan kita juga persilakan KPK mau datang ke ruang mana, lihat apa. Silakan aja,” kata Don dikutip dari republika.
Mensos Tri Rismaharini akhirnya buka suara soal dugaan korupsi bansos beras Kemensos.
“Itu kejadiannya tahun 2020. Saya tidak tahu case-nya kayak apa,” ujar Risma, saat menggelar konferensi pers terkait dugaan korupsi bansos beras di Kemensos, Rabu (24/5/2023).
Risma mengatakan, dia memegang perkataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) soal bantuan. Kala itu, Jokowi menyarankan untuk memberikan bantuan berupa uang bukan barang.
“Saya pegang kata-kata presiden. Bantuan yang dimaksud bukan bentuk barang. Makanya sejak 2021 itu tidak ada bansos beras Kemensos. Saya enggak tahu di tempat lain,” tegas Risma.
Risma mengiyakan perkataan presiden, karena menurut dia bansos bentuk barang itu pengawasannya rumit. Selain harus mempertimbangkan jumlah barangnya, pihaknya juga harus memperhatikan kualitas barangnya.
KPK memulai penyidikan kasus dugaan korupsi bansos beras untuk KPM PKH tahun 2020-2021 di Kemensos RI.
Hasilnya, KPK menetapkan sejumlah tersangka, salah satunya mantan Direktur Utama BUMN Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistik Kuncoro Wibowo.
Selain itu, KPK juga mengeledah Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial, yang diduga ada keterkaitan dengan kasus tersebut, Senin (22/05/2023).
Bansos beras didistribusikan kepada KKPM-PKH periode 2020-2021. Diduga ada lebih dari satu tersangka yang terseret perkara ini.
Salah satunya adalah, yakni mantan Direktur Utama BUMN Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistik Kuncoro Wibowo.