TANJUNGPINANG – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari Fraksi Demokrat, Eis Aswati mengingatkan pemerintah setempat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Kami ingatkan bahwa ketergantungan Kepri terhadap anggaran pusat bukan hal yang positif sehingga memang perlu Pemprov Kepri bekerja keras dan berinovasi untuk menghasilkan PAD,” kata Eis di Tanjungpinang, Ahad (22/10).
Eis mengemukakan bahwa ketergantungan Kepri terhadap anggaran pusat menyebabkan program pembangunan tidak berjalan maksimal. Ia juga meminta pusat untuk memberi peluang atau jalan agar Kepri dapat menarik retribusi dan pajak yang cukup siginifikan dari sektor selain pajak kendaraan.
Berbagai perijinan yang diambil alih oleh pusat menjadi salah satu penyebab PAD di Kepri relatif minim, dan sulit mengalami peningkatan. Ia minta pemerintah pusat menyerahkan penarikan dan pengelolaan pajak yang bersumber dari kegiatan kemaritiman kepada Pemprov Kepri.
“APBD tahun 2023 hanya Rp4,45 triliun, relatif kecil untuk wilayah provinsi yang begitu luas dan di kelilingi lautan. Selama ini, PAD Kepri hanya sekitar Rp1 triliun dari nilai APBD Kepri, yang sebagian besar bersumber dari pajak kendaraan,” tuturnya.
Baca juga: Eis Aswati Minta Pemerintah Tampung Aspirasi Masyarakat
Baca juga: Eis Aswati Nilai Program Pinjaman Modal UMKM Berdampak Positif
Menurut dia, penurunan dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp80 miliar dari pemerintah pusat ke Kepri mempengaruhi pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Pemprov Kepri terpaksa menunda berbagai kegiatan, dan melakukan rasionalisasi anggaran untuk kegiatan nonfisik pada pelaksanaan anggaran perubahan tahun 2023.
“Penurunan DBH cukup signifikan, bahkan menyebabkan berbagai kegiatan terkendala,” ujarnya.
Eis juga mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah untuk melakukan penghematan, tidak melakukan kegiatan serimonial di saat anggaran daerah mengalami defisit. “Rasionalisasi anggaran perlu dilakukan secara ketat sehingga penggunaan anggaran tepat sasaran,” katanya.
Ia sepakat dengan pernyataan Sekda Kepri Adi Prihantara yang tidak mengutak-atik anggaran untuk kegiatan yang menyentuh pada kepentingan publik. “Apapun kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan publik wajib didahulukan,” tegasnya. (*)
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
