IndexU-TV

Legislator: Gaya Kepemimpinan Amsakar-Li Claudia Beri Harapan, Tantangan Masih Menanti

Amsakar-Li Claudia
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi melantik Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 20 Februari 2025. Di hari yang sama keduanya juga dilantik sebagai Kepala dan Wakil Kepala BP Batam. (Foto: Dok Media Center Batam)

BATAM – Kepemimpinan duet Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakilnya Li Claudia Chandra mulai menunjukkan warna. Anggota Komisi III DPRD Batam, Suryanto, menilai bahwa meskipun masih terlalu dini untuk menilai secara menyeluruh, gebrakan awal mereka cukup memberikan harapan bagi masyarakat.

“Jika melihat langkah awal yang mereka ambil pasca dilantik, ada optimisme bahwa kepemimpinan ini bisa membawa perubahan,” ujarnya.

Salah satu isu pertama yang dihadapi Amsakar-Li Claudia adalah permasalahan sampah yang sempat menjadi sorotan publik. Keberanian mereka dalam mengambil langkah cepat dinilai sebagai nilai positif.

Selain sampah, banjir juga menjadi tantangan yang masih harus diatasi. Menurut Suryanto, meskipun masalah ini sudah ada sebelum kepemimpinan mereka, pembagian tugas yang jelas antara wali kota dan wakilnya memberi harapan bahwa solusi konkret akan segera diterapkan.

“Kita lihat mereka berbagi tugas. Artinya, ada harapan bahwa permasalahan seperti banjir bisa ditangani dengan pendekatan yang lebih terstruktur,” katanya.

Di sektor transportasi, ia menyoroti ketidakseimbangan antara pembangunan jalan dan aspek keselamatan.

“Jalan makin lebar, tapi rambu-rambu kurang jelas. Jalur kendaraan bermotor dan mobil masih membingungkan. Ini harus segera dibenahi,” tegasnya.

Suryanto juga mencermati perbedaan gaya kepemimpinan Amsakar dan Li Claudia dibandingkan pemimpin sebelumnya. Ia menilai bahwa kombinasi karakter mereka bisa menjadi kekuatan tersendiri.

“Bu Li Claudia lebih ekspresif dan bergerak cepat, sementara Pak Amsakar lebih tenang dan teknokratis. Kombinasi ini bisa saling melengkapi, karena dalam pemerintahan butuh eksekutor dan pemikir,” jelasnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa kepemimpinan yang hanya berorientasi pada popularitas tanpa menyentuh persoalan mendasar bukanlah yang diharapkan masyarakat.

“Harapannya, mereka tetap kompak, saling melengkapi, dan fokus pada kebijakan yang benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat,” tambahnya.

Suryanto menegaskan bahwa kebijakan yang diambil harus berbasis kajian teknokratis, bukan sekadar pencitraan. Ia mengapresiasi pernyataan Amsakar yang menekankan bahwa saat ini adalah waktunya bekerja, bukan berpose di depan kamera.

“Kita punya banyak ilmuwan dan perencana di BP Batam dan Pemko. Itu harus dimaksimalkan agar kebijakan yang dibuat bukan sekadar populis, tetapi benar-benar bermanfaat jangka panjang,” tegasnya.

Suryanto juga menyoroti ketimpangan dalam pembangunan ekonomi. Meskipun Batam memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi, angka pengangguran masih mengkhawatirkan.

“Kita tumbuh pesat, tapi pengangguran juga tinggi. Ini harus dicari akarnya, agar ekonomi yang berkembang benar-benar bisa menyerap tenaga kerja lokal,” katanya.

Ia juga mendorong pemerintah untuk lebih terbuka dalam melibatkan pihak swasta dalam pembangunan.

“Batam ini bukan hanya kota seribu ruko, tapi juga seribu perusahaan asing. Kenapa mereka tidak diajak lebih aktif dalam pembangunan? Pasti ada cara agar mereka bisa berkontribusi dengan sistem yang adil dan saling menguntungkan,” sarannya.

Di sektor tata kota, ia menekankan perlunya regulasi yang jelas agar pengembang turut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur, terutama dalam mitigasi banjir.

“Kita butuh kanal besar untuk mengendalikan banjir, tapi saat ini belum ada peta aliran air yang jelas. Jika ada lahan yang terkena jalur air, pemerintah harus bisa berdiskusi dengan pemiliknya untuk mencari solusi yang adil,” ujarnya.

Baca juga: Duet Amsakar-Li Claudia Bangun Persepsi Positif Tentang Pemerintahan

Di bidang pendidikan, Suryanto melihat ketidakseimbangan antara jumlah sekolah dan pertumbuhan penduduk.

“Banyak lahan tidur yang tidak dimanfaatkan, padahal kebutuhan sekolah terus meningkat. Jika pengusaha tidak mau melepas lahannya, revisi saja izinnya. Masa kepentingan satu pihak lebih diutamakan dibanding kebutuhan masyarakat luas?” tegasnya.

Dengan latar belakang birokrat dan akademisi, Amsakar diharapkan bisa menghadirkan kebijakan yang lebih terarah dan berbasis kajian ilmiah.

“Beliau seorang doktor, tentu memiliki kapasitas untuk memikirkan solusi yang lebih komprehensif bagi Batam,” katanya mengakhiri. (*)

Ikuti Berita Ulasan.co di Google News

 

Exit mobile version