KARIMUN – Tokoh masyarakat sekaligus Gubernur Kepulauan Riau periode 2016-2019, Nurdin Basirun, menyatakan dukungannya terhadap wacana penerapan Free Trade Zone (FTZ) secara menyeluruh di Kabupaten Karimun.
Ia juga menilai bahwa jabatan Ex Officio BP Kawasan yang dipegang langsung oleh Bupati merupakan solusi konkret untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Nurdin, ketika dirinya menjabat sebagai Gubernur Kepri, ia berhasil meyakinkan Presiden Joko Widodo untuk mengubah struktur kepemimpinan BP Batam, di mana posisi Kepala BP Batam harus dijabat oleh Wali Kota Batam.
“Kita harus belajar dari sejarah. Keputusan itu membawa kemajuan pesat bagi Batam, dan Karimun bisa mengikuti jejak yang sama,” ujar Nurdin pada Jumat, 28 Maret 2025.
Lebih lanjut, Nurdin menekankan bahwa kebijakan ini juga akan menghindari potensi konflik akibat dualisme kepemimpinan dalam pengelolaan kawasan.
Nurdin menegaskan bahwa Bupati Karimun harus menjabat sebagai Ex Officio BP Kawasan, agar memiliki kendali penuh dalam pengelolaan dan percepatan pembangunan daerah.
“Tanggung jawab ini harus ada di tangan kepala daerah agar kebijakan bisa diimplementasikan secara efektif dan cepat,” tegasnya.
Bupati Karimun, Iskandar Syah, juga menyambut baik usulan ini. Ia menilai bahwa penerapan FTZ secara menyeluruh akan menjadi magnet investasi dan mempercepat pembangunan daerah.
“Saat ini, FTZ di Karimun hanya mencakup beberapa kawasan terbatas. Jika diberikan hak yang sama seperti Batam, pengawasan dan pengembangannya akan lebih mudah dan optimal,” kata Iskandar.
Ia juga menekankan bahwa FTZ tidak hanya menguntungkan pengusaha, tetapi juga memberikan dampak besar bagi masyarakat dengan terbukanya lebih banyak lapangan kerja.
“Karimun memiliki posisi strategis di Muara Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan perairan internasional. Ini adalah modal besar untuk menarik investasi,” tambahnya.
Baca juga: Bupati Karimun Tinjau Arus Mudik, Pastikan Pelayanan di Pelabuhan Optimal
Lebih jauh, Iskandar menegaskan bahwa keberadaan FTZ akan menciptakan iklim ekonomi yang sehat, meningkatkan daya beli masyarakat, serta menggerakkan sektor UMKM di daerah tersebut.
Wacana FTZ menyeluruh di Kabupaten Karimun dan Bintan ini telah disampaikan oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, kepada Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan mendapat respon positif dari pemerintah pusat. (*)
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
