Natuna – Masyarakat Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri) mengadu kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karanavian agar mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di daerah mereka, Rabu (24/11).
Permintaan ini disampaikan salah satu tokoh masyarakat Pulau Laut bernama Tabrani di saat kunjungan kerja para menteri di Kecamatan Pulau Laut.
Seluruh masyarakat meminta pemerintah baik itu pemerintah kabupaten (Pemkab), pemerintah provinsi (Pemprov) dan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan fasilitas infrastruktur dasar di daerah mereka.
Tabrani mengatakan, infrastruktur dasar di daerah mereka masih jauh dari kata layak dan mengalami ketertinggalan.
“Kita memiliki infrastruktur jalan yang sangat jelek,” ucap Tabrani saat melakukan dialog bersama Kemendagri dan Kemenko Polhukam, di Kantor Camat Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri) Kamis (25/11).
Ia menjelaskan, panjang jalan di Kecamatan Pulau laut lebih kurang sejauh 30 Kilometer (Km), dari jumlah tersebut hanya 10 Km yang telah diaspal.
“Hari ini baru terbangun sepertiganya,” jelas Tabrani.
Ia menjelaskan, jalan di sana banyak berlubang dan dipenuhi batu-batu kecil. Parahnya lagi, saat musim hujan menjadi licin dan belumpur sehingga dapat membahayakan warga.
“Kalau panas berdebu, kalau hujan becek, untung bapak lewat sini tidak pakai motor, kalau pakai motor rontok gigi bapak,” ujar Tambrani sambil bercanda kepada kedua menteri tersebut.
Selain akses jalan yang kurang memadai, masyarakat Pulau Laut juga meminta pemerintah untuk menambah jaringan internet dan mesin PLN di sana.
“Internet kita hanya bisa menjangkau satu desa saja, PLN mengkhawatirkan, genset cuman satu kalau rusak mati total,” jelasnya.
Tabrani menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan para menteri berserta forkopimda ke Pulau Laut. Ia berharap apa yang telah disampaikan bisa menjadi bahan pertimbangan dan direalisasikan.
“Kami juga berterima kasih banyak kepada Pemprov dan Pemkab yang telah membangun beberpa fasilitas walaupun belum memadai,” tandasnya.
Baca Juga: Sarana dan Prasarana Sekolah di Pulau Laut Natuna Belum Memadai, Butuh Perhatian Khusus
Menanggapi permintaan warga, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tito Karnavia mengatakan, pihaknya akan menampung semua aspirasi yang telah disampaikan oleh perwakilan masyarakat Pulau Laut. Ia menambahkan untuk percepatan pembangunan nantinya pemerintah akan mengerjakannya secara bersama-bersama.
“Kita harus bagi beban sama-sama,” ujar Tito saat berdialog dengan Masyarakat, Kantor Camat Pulau Laut, di Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri)
Tito menjelaskan, setiap pembangunan harus disesuaikan dengan keuangan daerah tersebut, misalnya jika pemkab tidak mampu membangun suatu hal dikarenakan serapan anggarannya terlalu besar, maka diserahkan ke pemprov, jika provinsi tidak sanggup, maka diserahkan ke pusat.
“Seperti penguatan jalan 30 Km itu bupati pasti nyerah, terlalu besar, itu harus pakai tangan Kementerian PUPR,” ucap Mantan Kapolri itu. (*)