Sementara itu, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna Marzuki berjanji akan melakukan koordinasi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri agar membuat program rumpon di seluruh wilayah Kabupaten Natuna.
“Bukan tidak ada bantuan namun jumlahnya saja yang terabatas,” ungkap Marzuki saat di hubungi lewat telfon.
Sealain itu, pihkanya akan meminta pihak Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) melakukan pengawasan lebih ketat kedepannya. Sebab, seluruh kapal yang diberikan izin pergerakannya pasti terpantau oleh mereka karena adanya Automatic Indentication System (AIS) di setiap kapal.
“Kalau ternyata kapal-kapal itu mematikan AIS-nya mereka harus dikasih warning. Karena sebelumnya kita juga sudah pernah rapat dengan dirjen, kapal-kapal itu tidak dibenarkan mematikan AIS-nya, terkecuali dalam keadaan rusak,” ungkap Marzuki. (*)
