BATAM – Ombudsman RI perwakilan Kepulauan Riau (Kepri), menyebut polemik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, Muhammad Rudi-Amsakar Achmad saat ini sarat akan kepentingan politik.
“Baik secara langsung maupun timses, sudah sangat ketahuan ini tidak jauh dari rivalitas politik,” kata Kepala Ombudsman Kepri, Lagat Siadari, Senin (10/07).
Ia menilai, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam seharusnya tidak mempertontonkan ketidakharmonisan mereka di ranah publik.
Hal itu lantaran keduanya merupakan pejabat publik yang hari ini masih memegang tanggung jawab untuk melayani masyarakat dan membangun Kota Batam.
“Keduanya tidak bisa memisahkan tanggung jawab yang belum selesai dengan rivalitas mereka menuju pentas 2024,” ucapnya.
Lagat khawatir, polemik keduanya akan berdampak pada jalannya roda pemerintahan hingga tingkat kelurahan serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Alhasil, pelayanan ke masyarakat akan berkurang dan saling berkubu-kubu sesuai dengan kepentingan politis keduanya.
“Tentu juga sedikit banyak akan menganggu roda pemerintah. Kalau masing-masing berjalan sendiri sibuk dengan pencitraan dan lainnya,” tutur Lagat.
Oleh sebab itu, ia berharap Rudi dan Amsakar dapat bersikap profesional dengan menyampingkan kepentingan keduanya bila ingin maju pada kontestasi 2024 mendatang.
Baca juga: Viral Pengakuan Tak Lagi Didampingi Protokol, Amsakar: Memang Begitu Realitanya
Rudi dan Amsakar harus bisa saling membantu dalam menjalankan roda pemerintahan Kota Batam.
“Memang wakil itu harus membantu tugas wali kota, tapi kalau wali kotanya tidak menganggap setara dengan wakilnya ini yang menjadi masalah,” lanjut Lagat.
“Mari duduk bersama. Kami warga Batam berharap keduanya harmonis. Setidaknya dalam menjalankan pemerintahan. Mudah-mudahan cepat berdamai atas rivalitasnya,” tambahnya. (*)
Ikuti Berita Lainnya di Google News
