BATAM – Aktivis Abraham Samad turut menyoroti bentrokan antara warga rempang dan PT Meg pekan lalu. Dirinya bahkan hadir ditengah-tengah masyarakat Rempang usai konflik terjadi.
Abraham Samad pun hadir bersama Said Didu pada aksi unjuk rasa Peringatan Darurat Pelanggaran HAM di Rempang oleh Aliansi Mahasiswa Batam, Senin 23 Desember 2024 lalu.
Dia menegaskan bahwa pentingnya pemerintah membentuk tim pencari fakta, untuk mengungkap kekerasan yang terjadi di Rempang.
Menurutnya, tindakan kekerasan tersebut seharusnya dapat diantisipasi sejak awal. Terlebih peristiwa memilukan itu bukan pertama kalinya terjadi, dan selalu memakan korban.
“Berkaca pada peristiwa sebelumnya, korban yang jatuh sangat memprihatinkan,” ujar Abraham Samad.
Selain itu, Abraham Samad juga menyebutkan saat kejadian berlangsung terdapat aparat yang berjaga di lokasi. Namun, diduga aparat tidak mengambil langkah pencegahan dan terkesan membiarkan.
“Artinya negara harus bertanggung jawab, karena negara tidak hadir di situ,” tambah Abraham Samad.
Dia pun menekankan bahwa penyelidikan kasus ini tidak boleh diserahkan kepada kepolisian, melainkan harus dilakukan oleh tim independen.
Tim tersebut dapat melibatkan sipil, masyarakat kampus, jurnalis, dan elemen lainnya, dengan tujuan memastikan penyelidikan berjalan secara adil dan tidak memihak.
“Dari penyelidikan itu, bisa ditarik kesimpulan apakah PSN di Rempang masih layak dilanjutkan atau harus dibatalkan,” jelas dia.
Abraham Samad juga menyatakan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) di Rempang harus dihentikan. Pasalnya, proyek tersebut hanya memberikan keuntungan bagi investor, sementara rakyat menderita.
“Pak Prabowo punya kewenangan untuk membatalkan PSN ini, karena lebih banyak mudaratnya. Rakyat diperlakukan seperti binatang, digusur tanpa ruang negosiasi,” tambah dia.
Sementara Said Didu mengatakan, terkait kekerasan di Rempang adalah kolaborasi penguasa dan pengusaha.
