PDIP Kehilangan 50 Persen Kursi di DPRD Kepri

Wakil Ketua Bidang Hukum dan Pendidikan DPW PDIP Kepri Sahat Sianturi. (Foto:Dok/Istimewa)

BATAM – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kehilangan 50 persen kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024.

Wakil Ketua Bidang Hukum dan Pendidikan DPW PDIP Kepri Sahat Sianturi di Batam, Sabtu 9 Maret 2024, mengungkapkan, PDIP berhasil meraih 8 kursi di DPRD Kepri pada Pemilu 2019, sedangkan Pemilu 2024 hanya 4 kursi.

Tiga dari empat kursi itu berasal dari daerah pemilihan di Batam yakni dirinya sendiri, Saproni dan Jumaga Nadeak. Satu kursi lainnya diraih Eri Suandi berasal dari daerah pemilihan Kabupaten Karimun.

Pada Pemilu 2019, menurut dia suara yang diraih PDIP untuk caleg Kepri mencapai 36.000 suara. Sedangkan pada pemilu kali ini hanya 26.000 suara. Suara yang diperoleh partai pada pemilu lima tahun lalu mencapai 5.000 suara, sementara sekarang tidak mencapai 2.000 suara.

PDIP pun harus merelakan kursi Ketua DPRD Kepri kepada partai pemenang Pemilu 2024. Jumaga Nadeak menjabat sebagai Ketua DPRD Kepri sejak 2019-2024.

“Pemilu kali ini kami tidak dapat meraih kursi pimpinan DPRD Kepri, meski dapat membangun satu fraksi,” ujar Sahat yang sejak tahun 2014 menjabat sebagai anggota DPRD Kepri.

Sahat mengemukakan kondisi Pemilu 2019 berbeda jauh dengan Pemilu 2024. Ia menilai sebagian pemilih ‘melupakan’ caleg dari PDIP, karena dipengaruhi oleh program bantuan sosial pemerintah yang dimainkan oleh politisi dari partai politik tertentu. Namun ia enggan menyebutkan nama partainya.

“Hak angket yang bergulir di DPR, jika terlaksana akan menguak siapa pelaku yang memanfaatkan bansos untuk kepentingan politik,” ucapnya menegaskan.

Menurut dia, sebagian pemilih yang pada Pemilu 2019 memilih caleg PDIP berubah menjadi pemilih pragmatis setelah mendapatkan bansos dan bantuan dalam bentuk lainnya. Mereka lebih memilih bantuan tersebut ketimbang mengingat investasi sosial yang telah lama dilakukan oleh caleg petahana Kepri.

“Dua hari sebelum pemungutan suara kami sudah mendapatkan berbagai informasi negatif yang potensial merugikan kami. Sementara kami sudah tidak sempat lagi membendungnya,” ujarnya.