JAKARTA – Sejumlah anggota Kabinet Merah Putih telah melaksanakan rapat untuk membahas skema subsidi energi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Senin 04 November 2024.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebutkan, darihasil rapat yang berlangsung di kantornya bahwa pemerintah memutuskan untuk tidak mengubah skema subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG).
Rapat tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Bahli menyebutkan, keputusan rapat tersebut akan diusulkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Pemerintah tengah menyiapkan aturan terkait penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik agar tepat sasaran.
Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya memberikan beberapa opsi di antaranya perubahan subsidi barang menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Selain itu, lanjut Bahlil, ada juga skema ‘blending subsidi’ yang langsung ke barang atau produk BBM-nya.
“Akan diputuskan nanti di hari yang tepat, dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana,” ungkap Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers, Senin 04 November 2024.
“Ini kan harusnya ada yang tepat sasaran ada yang tidak. Yang tidak ini akan kita bentuk yang lain. Jadi subsidi tetap ada tapi berbentuk cash dan ada yang berbentuk barang,” jelas Bahlil mengutip cnnindonesia.
Sebelumnya Bahlil mengungkapkan, nilai subsidi energi yang berpotensi tidak tepat sasaran mencapai Rp100 triliun, dari total alokasi subsidi dan kompensasi energi tahun ini sebesar Rp435 triliun.
Hal ini diungkapkan dirinya saat Konferensi Pers Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian, di Ballroom Hotel Four Seasons, Jakarta Selatan, Ahad 03 November 2024.
“Jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede angkanya, kurang lebih Rp100 triliun,” kata Bahlil.
Padahal, kata dia, pemerintah sudah menyediakan subsidi tersebut untuk disalurkan kepada warga yang berhak menerima subsidi.
“Tidak mau kan subsidi yang harusnya itu untuk saudara-saudara kita yang ekonominya belum bagus, kemudian malah diterima oleh saudara-saudara kita yang ekonominya sudah bagus,” terang Bahlil.
Bahlil juga menambahkan, pihaknya menemukan potensi penyaluran subsidi energi yang tidak tepat sasaran tersebut dari berbagai laporan seperti PLN, Pertamina dan BPH Migas.
Untuk mengatasi hal tersebut, lanjut Bahlil, Presiden Prabowo Subianto telah meminta membentuk tim untuk mengkaji dan menemukan solusi terkait penyaluran subsidi energi tidak tepat sasaran tersebut.
Tim yang diketuai oleh ia sendiri itu kini tengah mempersiapkan sejumlah langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut, salah satunya memberikan subsidi melalui bantuan langsung tunai (BLT).
