NATUNA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna membayar iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melebihi jumlah penduduk di daerah tersebut.
Dalam rangka memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada warganya Pemkab Natuna menanggung seluruh iuran BPJS kesehatan warganya. Namun, akibat data penduduk tidak diperbaharui iuran yang dibayarkan melebihi jumlah penduduk yang ada.
Hal itu terungkap usai BPJS Kesehatan melakukan validasi data peserta. Dalam validasi itu, BPJS Kesehatan menemukan Pemkab Natuna melakukan pembayaran untuk 83.159 jiwa, sementara harus dibayarkan hanya 82.824 dengan selisih sebanyak 335 jiwa.
Kepala BPJS Kesehatan Tanjungpinang, Fauzi Lukman mengatakan, peristiwa itu terjadi akibat ada beberapa peserta BPJS yang sudah tidak berdomisili dan meninggal, tapi masih dibayarkan.
“Jadi pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu di sampaikan yang pertama adalah validasi data peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Natuna, sebab melebihi jumlah penduduk,” ucap Fauzi di Kantor Bupati Natuna, Jalan Batu Sisir, Kecamatan Bunguran Timur, Rabu (16/11).
Oleh karna itu, ia meminta Pemkab Natuna untuk melakukan pendataan kembali. Paling lambat Desember 2022 mendatang, sebab mereka akan melakukan adendum nota kesepakatan serta perpanjangan kerja tahun 2023 sesuai dengan kesepakatan bersama.
“Sehingga kita berharap Pak Sekda dapat mendorong instansi terkait agar sosialisasi dan validasi dapat dilaksanakan secepatnya,” pungkasnya.
Mengetahui hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Natuna Boy Wijanarko langsung meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas Sosial untuk mendata kembali penerima BPJS di Kabupaten Natuna. Sebab, jika dibiarkan pemkab mengalami kerugian terus menerus.
“Kita berharap data dapat terus diupdate, sehingga bantuannya BPJS yang dibayarkan dengan APBD dapat maksimal dan tepat sasaran,” ucap Boy.
Baca juga: Tidak Terima Dipecat, Mantan Dirut PDAM Akan Gugat Bupati Natuna ke PTUN
Boy Wijanarko menambahkan Pemkab Natuna sangat fokus pada kesehatan dan pendidikan warganya oleh sebab itu meski dalam keterbatasan anggaran pihaknya tetap memasukkan dua hal itu kedalam skala prioritas.
“Bidang kesehatan adalah salah satu bidang prioritas Pemerintah Daerah,” pungkas Boy. (*)
