NATUNA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau, masih kesulitan untuk membangun tempat wisata di daerahnya.
Pasalnya, pemerintah kesulitan membebaskan lahan dengan harga mahal yang dipatok warga dengan harga tinggi.
Kepala Dinas Pariwisata Natuna Hardinansyah mengatakan, pihaknya terus berusaha dan mengusulkan agar dilakukan pembebasan lahan di tempat-tempat wisata. Sebab, kebanyakan tempat wisata yang ada merupakan lahan milik masyarakat.
Dengan begitu pemerintah kesulitan untuk membangunnya menggunakan dana alokasi khusus (DAK) dan Corporate Social Responsibility.
“Masyarakat maunya jual lahan dengan harga mahal, sementara pemerintah belum sanggup dengan harga seperti itu,” ujar Hardinansyah di Natuna, Rabu (08/06).
Hardinansyah mengaku sudah pernah mengusulkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait pembebasan lahan. Bupati Natuna Wan Siswandi beberapa waktu lalu sudah mengarahkan ke Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) untuk membebaskan lahan secara bertahap pada lokasi-lokasi wisata mengingat anggaran daerah yang kurang memadai.
“Kita utamakan yang geosite, seperti Pantai Teluk Selahang dan lain-lainnya,” kata Hardinansyah.
Baca juga: Emak-emak Antre Dapatkan Minyak Goreng Curah di Natuna
Ia berharap masyarakat yang memiliki lahan di tempat-tempat wisata bisa diajak bekerja sama agar wisata Natuna bisa dibenahi.
“Dalam artian lahan bisa dibebaskan dengan harga tidak terlalu mahal,” pungkasnya. (*)
